Rabu, 22 Agustus 2018

Dalam Verifikasi Parpol, Sipol Salah Satu Titik Rawan

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menyebutkan bahwa salah satu titik kerawanan yang dapat menghambat proses verifikasi partai politik (parpol) adalah tidak optimalnya aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengatakan, aplikasi Sipol yang tidak berjalan maksimal akan membuat KPU kesulitan mengakses data parpol. Akibatnya, verifikasi akan terhambat. “Seperti tidak bisa diakses dan lain-lain,” katanya, kemarin.

Padahal, aplikasi Sipol menjadi komponen penting bagi KPU untuk mengakases data parpol, karena di didalamnya terdapat informasi parpol, utamnya data dukungan. “Sehingga menyulitkan KPU kabupaten/kota untuk mengakses data dukungan parpol ketika parpol datang menyerahkan dukungan,” katanya.

Selain tentang kerawanan, Bawaslu Banten juga telah membuat beberapa catatan penting seputar pendaftaran verifikasi parpol. Antara lain, banyaknya parpol yang memilih mendaftar di hari-hari akhir. Hal tersebut juga menyulitkan KPU dalam menerima dan memeriksa berkas.

“Terbukti pada 13 hari pertama, yakni tanggal 3-15 Oktober, baru 2 sampai 10 parpol yg menyerahkan dokumen lengkap di kabupaten/kota, dua parpol di kota Tangerang, dan 10 parpol di kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Selanjutnya yaitu bergamannya pemahaman regulisasi dinamika pendaftaran parpol. Contohnya, kata dia, KPU RI telah membuat aturan berupa PKPU Nomor 11 tahun 2017 dan juga SK 174 yang dikeluarkan menjelang pendaftaran.

“Namun ada pemahaman yang berbeda di level bawah terhadap peraturan yang ada, sehingga kemudian keluar Surat Edaran (SE) KPU nomor 580 tanggal 12 oktober, dan SE 585 tanggal 16 oktober yang memperpanjang penyerahan dukungan,” katanya.

Diluar dari itu, secara umum pendaftaran parpol berjalan baik. Kedepannya Bawaslu juga akan terus memastikan verifikasi parpol berjalan dengan baik. “Kami terus menerjunkan tim untuk mengawal verifikasi administrasi dan faktual,” katanya.

Ia menekankan, agar KPU mempedomani aturan tertulis yang dibuat KPU sendiri dalam menjalankan verifikasi parpol, baik PKPU, SK maupun SE. “Pemahaman yang baik terhadap regulasi akan menyebabkan perlakuan yang sama di semua daerah,” katanya. (SN)***


Sekilas Info

Pemkot Tangerang Akan Bangun Gedung Baru SDN 15

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan membangun gedung baru untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *