Jumat, 20 Juli 2018
Gubernur Banten, H. Wahidin Halim (ketiga kiri) memaparkan program berobat gratis pakai KTP saat rapat kerja DPD RI yang dihadiri Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek (kiri) dan anggota DPD/MPR RI dari Dapil Banten, H. Ahmad Subadri (kedua kiri) di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (26/4/2018).*

Dalam Rapat Kerja DPD RI, Menkes Dukung Berobat Gratis

JAKARTA, (KB).- Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila F Moeloek mendukung kebijakan Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dalam upaya memberikan pengobatan gratis menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Program berobat gratis bagi warga miskin dan rentan miskin di Banten tersebut, bisa didesain menjadi program jaring pengaman sosial (social safety nett).

Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan saat menghadiri Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (26/4). Rapat kerja itu juga dihadiri langsung oleh Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Direktur BPJS Pusat serta para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemprov Banten, yang dipimpin langsung anggota DPD/MPR RI dari Dapil Banten, H. Ahmad Subadri.

Menkes mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Banten untuk melindungi warganya melalui berobat gratis bagi warga miskin menggunakan KTP-el. Apalagi, Pemprov Banten juga sudah menyediakan anggaran hingga Rp 126 miliar. Namun, Menkes menyarankan agar upaya baik Pemprov Banten tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menkes mengakui, upaya menyelaraskan kebijakan pelayanan kesehatan gratis Pemprov Banten dengan JKN memerlukan waktu.

Baca Juga: Pergub tak Kunjung Rampung, WH Temui Menkes Bahas Berobat Gratis

“Sementara, kata Pak Gubernur, saat ini sudah banyak masyarakat yang menderita sakit dan memerlukan pengobatan segera. Itu sebabnya, saya menyarankan agar Pemprov Banten dapat menggunakan pola jaring pengaman sosial (sosial safety nett) dalam merealisasikan program kesehatan gratisnya,” tutur Menkes.

Selain itu, Menkes menyarankan Pemprov Banten untuk berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu harus dilakukan supaya kebijakan Pemprov Banten tidak menemui kendala pada masa yang akan datang. Bukan hanya itu, Pemprov Banten dituntut membuat roadmap pelaksanaan kebijakan berobat gratis tersebut untuk diintegrasikan dengan program JKN pada masa yang akan datang. “Supaya program berobat gratis yang sekarang berjalan diintegrasikan dengan program JKN,” ucapnya.

Tanggung jawab moral

Hal itu disambut baik Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang menegaskan bahwa dirinya bukan akan menentang kebijakan kesehatan yang telah diatur pemerintah pusat. Namun, gubernur beserta jajarannya di Provinis Banten memiliki tanggung jawab moral dan sering menyaksikan sendiri kondisi masyarakatnya. “Masa warga sakit masih ditolak RS dan Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta. Kan banyak sekali di Provinsi Banten. Masa warga saya ga bisa masuk. Selain itu juga yang sakit kan tidak akan semuanya bersamaan,” ucap WH sapaan akrab Gubernur Banten.

WH menegaskan, program berobat gratis menggunakan KTP-el bukan hanya sekadar memenuhi janji politik dirinya ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Akan tetapi, sudah menjadi cita-cita dirinya untuk membantu warga masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk berobat secara langsung ke seluruh RS yang ada di Provinsi Banten. “Sejak dahulu, saya memang sudah niat. Kalau jadi kepala daerah, saya akan menggratiskan biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan bangun infrastruktur yang bagus. Kasihan masyarakat itu, kalau sakit harus melalui prosedur panjang,” katanya.

Dia mengatakan, programnya itu untuk mencover keadaan yang sedang terjadi saat ini. Sementara yang lainnya, masih tetap terintegrasikan program kesehatan JKN. Meski begitu, katanya, mengintegrasikan kesehatan gratis dengan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tidak serta merta seluruh masyarakat terlayani. “Tidak sedikit kekurangan yang ada BPJS saat ini. Misalnya, masyarakat Kabupaten Lebak, tidak bisa dilayani oleh rumah sakit yang ada di Tangerang. Sementara, fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat hanya ada di Rumah Sakit Tangerang tersebut. Ini memerlukan proses dan waktu yang lama lagi,” ucap WH menambahkan.

Sedangkan program yang digagas Pemprov Banten, menurut dia, memungkinkan berobat dimana saja. “Bahkan berobat di luar Banten, tidak perlu SKTM. Kalau pakai SKTM nantinya banyak calo lagi,” tuturnya. Gubernur mengatakan, pertemuan rapat kerja yang digagas oleh DPD RI dengan Menteri Kesehatan, BPJS dan Pemprov Banten sangat baik. Hal itu menunjukkan program yang ia canangkan saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak.”Semua karena program pembangunan yang ditetapkan pro rakyat. Saya tidak kuat melihat rakyat merintih sakit butuh pengobatan,” ujarnya.

DPD siap kawal

Sementara itu, anggota DPD/MPR RI H. Ahmad Subadri mengatakan, seluruh anggota DPD dari Provinsi Banten sangat mendukung apa yang sedang digagas oleh Gubernur Banten, khususnya program berobat gratis. “Kami akan kawal program Gubernur Banten sampai ke tahap manapun, rakyat Banten mendukung seluruhnya,” tuturnya.
Terkait konsep jaring pengaman sosial, menurut Subadri, hal tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan. Namun pada praktik dan tujuannya tetap sama yakni membantu masyarakat Banten yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau kami dari DPD itu secara politis memberikan dukungan bahwa kebijakan Pemprov Banten menyiapkan anggaran. Membuat kebijakan seperti ini harus kita dukung. Kemudian, nanti kami akan mengawal hasil pertemuan ini,” katanya. Pengawalan yang akan dilakukan, kata dia, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi. Terutama, dengan beberapa instansi seperti BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

“DPD akan tindak lanjuti supaya jangan dipersepsikan. Ini kan kalau dianggapnya tidak ada payung hukumnya. Tetapi kan kebijakan gubernur ini menurut saya adalah semacam terobosan, ijtihad kalau dalam bahasa agama, itu yang intinya adalah bagaimana menyelamatkan rakyatnya yang tidak tercover oleh BPJS,” tuturnya. Ia mengatakan, DPD akan terus mendukung langkah Gubernur Banten. Dia meminta Gubernur Banten agar terus melangkah dan melayani rakyat Banten yang membutuhkan program yang baik tersebut.

“Kementerian Kesehatan tidak melarang, tidak juga menganjurkan karena mereka kan harus mengacu kepada aturan normatif. Kalau untuk hari ini, bagaimana menyelamatkan rakyat. Itu semua tidak ada yang bisa memberikan rekomendasi. Tapi kalau kami dari DPD merekomendasikan tetap harus dilayani apapun risikonya,” katanya. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut semua mengapresiasi dan menyambut baik program gubernur tersebut. Kementerian Kesehatan pun bukan menolak, tetapi mereka lebih merujuk kepada aturan normatif.

“Kementerian Kesehatan menyampaikan alternatif solusi ini, konsepnya itu bukan asuransi kesehatan rakyat. Namun, sistem jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu juga bisa dalam konteks pengaman kesehatan. Jadi kalau ada rakyat Banten yang sakit dan itu belum tercover oleh BPJS, itu bisa diatasi oleh program jaring pengaman sosial tadi, tetapi ini kan perlu proses,” ujarnya. (Masykur/RI)*


Sekilas Info

Pemberian Penghargaan Terhadap Anak Desa Mengabdi, Mensos Dijadwalkan Berkunjung ke Kota Serang

SERANG, (KB).- Menteri Sosial (mensos) Republik Indonesia (RI) Idrus Marham dijadwalkan berkunjung ke Kota Serang, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *