Dalam Menyampaikan LHKPN, Kepatuhan DPRD Banten Rendah

SERANG, (KB).- Tingkat kepatuhan anggota DPRD Provinsi Banten dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2018 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dianggap masih rendah. Dari 84 anggota DPRD Banten, baru satu orang yang menyampaikan LHKPN.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN DPRD Banten ada pada angka 1,19 persen. Tingkat kepatuhan Anggota DPRD Banten berada di bawah DPRD DKI Jakarta, DPRD Lampung, DPRD Sulawesi Tengah dan DPRD Sulawesi Utara. Keempat DPRD tersebut menempati tingkat kepatuhan 0 persen.

Anggota Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Satgas Wilayah IV KPK Tri Budi Rachmanto membenarkan, tingkat kepatuhan Anggota DPRD Banten dalam menyampaikan LHKPN 2018 masih rendah. Padahal, LHKPN wajib disampaikan pejabat negara.

“Tingkat kepatuhannya yang rendah di DPRD Banten. Berarti kan memang tidak patuh lapornya, harusnya wajib. Misalnya ditetapkan wajib lapornya seluruh anggota DPRD, tapi ternyata yang melapor baru sedikit,” katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, LHKPN menjadi wujud transparansi untuk memantau kenaikan kekayaan seorang pejabat negara.

“Jadi masyarakat bisa melihatlah kira-kira kenaikan kekayaan itu wajar atau tidak. Kalau misalnya ada indikasi ketidakwajaran masyarakat bisa berinisiatif. Misal ternyata si A itu karena ada sesuatu (kenaikan kekayaan yang tidak wajar) kan itu bisa disampaikan,” tuturnya.

Menurut dia, ada dua kemugkinan alasan pejabat negara tidak patuh dalam menyampaikan LHKPN. Pertama, mereka terlambat dalam melaporkan. Kedua, mereka sama sekali tidak ingin menyampaikan LHKPN. Ia mengatakan tidak memahami alasan masih banyaknya anggota DPRD Banten yang belum menyerahkan LHKPN 2018.

“Tetapi misalkan dari anggota DPRD-nya, kalau memang dia tidak masalah, pelaporannya harta yang didapatkan itu sah-sah saja. Ya harusnya enggak takut melapor,” ujarnya.

Ia mengimbau anggota DPRD Banten patuh dalam menyampaikan LHKPN. Penyampaian LHKPN telah diatur melalui peraturan KPK.”DPRD harus segera melaporkan LHKPN-nya sesuai dengan wajib lapornya. Dalam hal ini sesuai peraturan KPK terkait pelaporan LHKPN, pelaporannya melalui e-LHKPN dan itu setahun sekali,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (IWC) Provinsi Banten Ade Irawan menilai, kepatuhan penyampaian LHKPN DPRD Banten yang masih rendah merupakan perbuatan yang memalukan.

“Memalukan, mau jadi wakil rakyat kok malah enggak bisa didik rakyat dan terbuka. Ada dua kemungkinan, enggak mau buat LHKPN dan enggak bisa, enggak mengerti atau enggak mau (ada yang disembunyikan),” ujarnya.

Semestinya, kata dia, sejak menjadi Anggota DPRD Banten mereka sudah mengetahui bahwa harta kekayaannya harus disampaikan ke KPK. “Laporan LHKPN bisa jadi instrumen untuk rem, cegah mereka mencari uang haram. LHKPN jadi indikator kepatuhan pejabat publik terhadap aturan, juga cerminkan komitmen pejabat publik dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Menganggap rumit

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Banten Banten Asep Rahmatullah mengaku, pada 2018 sudah meminta seluruh Anggota DPRD Banten menyerahkan LHKPN. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak dapat dijalankan karena banyak anggota yang menganggap penyampaian LHKPN rumit.

“Sebetulnya bukan ketidakpatuhan, pemahaman pelaporan itu kan persoalannya ada hal jelimet, enggak paham, sebagian gaptek,” katanya.

Untuk dirinya sendiri, ia sudah menyampaikan LHKPN kepada KPK. Ke depan ia berharap ada panduan penyampaian LHKPN sehingga anggota DPRD Banten dia berharap ada panduan bagi anggota DPRD untuk menyampaikan LHKPN. Sehingga mereka punya panduan jelas dan tidak lagi kebingungan.”Saya ingatkan, persoalan kepatuhan kembali pada nafsi-nafsi (masing-masing),” ucap Asep. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here