Minggu, 24 Juni 2018
Anggota Fraksi PPP DPRD Pandeglang mengenakan pakaian kebaya sebagai busana daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pakaian ini dikenakan saat rapat paripurna istimewa, hari besar nasional, dan HUT Pandeglang.*

Cintai Busana Khas Daerah

Kabupaten Pandeglang memasuki usia ke-144 pada April 2018. Usia tersebut terbilang cukup mapan sehingga harus sudah memberikan kemajuan dan perkembangan pembangunan daerah. Tidak saja pemerintah daerah terus bekerja keras untuk menggenjot sektor pembangunan infrastruktur. Namun yang lebih penting harus mampu menggali potensi daerah, khususnya pariwisata.

Angota Komisi II DPRD Pandeglang dari Fraksi PPP, Ida Hamidah mengatakan, selama ini pemerintah daerah cukup agresif merealisasikan program pembangunan. Meski dalam perjalannya banyak merintangi tantangan dan hambatan. Tetapi kendala tersebut merupakan sebuah proses dinamika membangun daerah.

Sementara legislatif sebagai mitra pemerintah daerah sekitar dua tahun lalu telah melahirkan produk peraturan daerah yang bisa menopang sektor budaya dan pariwisata. “Ya, DPRD telah melahirkan Perda inisiatif tentang busana khas daerah. Busana daerah ini akan menjadi ciri khas daerah. Busana ini tentu merupakan budaya yang harus dilestarikan dan pakaian daerah layak digunakan para pejabat dan masyarakat pada hari-hari tertentu,” kata Ida Hamidah kepada Kabar Banten, Ahad (11/3/2018).

Ia mengatakan, proses perumusan dan pembentukan perda tersebut tidaklah mudah. Melainkan membutuhkan berbagai proses, mekanisme dan aturan. “Legislatif membuat kajian akademik hingga merumuskan peraturan agar tidak berbenturan dengan peraturan lebih tinggi di atasnya. Proses studi banding dan pembahasan dilakukan secara komprehensif sehingga lahirnya perda tentang pakaian daerah,” ujarnya.

Sesuai dengan rumusan perda tersebut, pakaian busana daerah Pandeglang mengatur jenis dan motifnya. Untuk laki-laki menggunakan pakaian komprang berwarna hitam lengkap dengan peci dan kain. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya.
“Nah, pakaian daerah jenis komprang dan kebaya harus dipakai dan digaungkan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-144 Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Pengenaan pakaian daerah tersebut tidak saja diperuntukkan pejabat dan aparatur pemerintah. Tetapi, tokoh masyarakat dan pemuda pun bisa mengenakan pakaian daerah. “Ya, kita ini masyarakat Pandeglang, tentu harus mencintai busana daerah. Busana daerah bisa menjadi maskot atau ciri khas budaya daerah,” tuturnya.

Ida mengatakan, sesuai perda, pakaian tersebut akan dikenakan para anggota dewan saat menggelar rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Pandeglang. Seperti Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, mendengarkan pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan RI termasuk pakaian tersebut bisa digunakan pada hari-hari besar nasional. “Bukan tidak mungkin, bisa saja pemerintah mewacanakan hari busana daerah. Nah, tentu ini akan memikat daya tarik tersendiri bagi para tamu dan wisatawan. Apalagi Pandeglang menjadi satu dari 10 destinasi Bali Baru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Salman Sunardi mengatakan, busana khas daerah Pandeglang bisa menjadi ikon budaya. Karena busana melambangkan khas daerah telah diperdakan. “Kita menghargai dan menghormati budaya pakaian yang mungkin zaman dulu dikenakan para leluhur, tokoh masyarakat Pandeglang. Busana ini melambangkan budaya pakaian yang memiliki nilai sejarah tinggi. Bukan tidak mungkin, ke depan kita akan gelorakan busana daerah menjadi daya tarik wisatawan,” tuturnya. (TB. A. Turmahdi)***


Sekilas Info

Halal Bihalal Pererat Silaturahim PDAM Pandeglang

Untuk mempererat silaturahim dan menjalin sinergitas baik pegawai, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berkah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *