Cegah Penyebaran Covid-19, Wahidin Halim : ”Lockdown” tak Mudah

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, karantina wilayah atau dikenal dengan sebutan “lockdown” yang bertujuan memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-19), bukan hal mudah. Sebab, harus hati-hati dengan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi.

Dia mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Banten terkait karantina wilayah alias lockdown Jakarta, meskipun masih simulasi.

”Pemerintah Provinsi Banten sedang membahas masalah lockdown yang bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona (Covid 19). Pemprov Banten membahas masalah lockdown bersama Kapolda Banten dan Danrem 064/ Maulana Yusuf,” kata Halim, di Serang, Senin (30/3/2020).

Ia menyatakan, karantina wilayah tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak sekadar menutup pintu dan tidak sekadar menolak orang yang datang dari luar. Apalagi Banten sudah terintegrasi dengan Jakarta karena sehari-harinya orang Banten cari pekerjaan, cari upah, cari penghidupan ke Jakarta.

”Jadi, Banten-Jakarta itu daerah yang sudah menjadi kawasan yang terintegrasi. Sehingga kita susah untuk memantau pergerakan. Termasuk kulturnya, tradisinya, dan kebiasaannya. Kami sedang cari formulasi. Format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, harus hati-hati dengan pertimbangan sosial, politik, dan penting pertimbangan ekonomi. Jangan sampai menambah pengangguran baru karena kalau banyak masyarakat yang menganggur, apa yang mau mereka makan. ”Ada tanggung jawab negara di situ!,” ujarnya.

Wahidin mengatakan, Tangerang disebut ”kota komuter” karena orang Tangerang Raya bekerja di Jakarta dan simbiosis mutualisme antara daerah ini.

”Tiap hari, bayangkan orang-orang dari Tangerang, Banten, Cilegon sehari-hari berbondong-bondong dengan mobilitas tinggi ke Jakarta. Sehari-hari pulang,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten menunggu sejauh mana Jakarta memperlakukan karantina wilayah, menutup pintu bagi warga Banten. Pemerintah Provinsi Banten harus bersiap-siap secara ekonomi supaya tidak punya ketergantungan. Dari segi profesi dan pekerjaan, ketergantungan Banten kepada Jakarta tinggi.

”Posisi Banten juga sama dengan Jawa Tengah. Soal pulang mudik, setiap hari orang Banten pulang mudik. Tidak hanya dari transportasi bus dan kereta api, mereka juga menggunakan motor, lewat jalan-jalan dan gang kecil. Ini tidak bisa dibendung,” tutur Wahidin.

WFH diperpanjang

Sementara itu, Pemprov Banten juga memperpanjang masa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh pegawainya sampai 21 April 2020. Selain itu, pemprov juga memperpanjang masa belajar di rumah bagi seluruh pelajar SMA/K dan SKh.

”Kami respon cepat arahan pemerintah pusat, maka saya langsung instruksikan Sekda (Banten) agar memperpanjang WFH untuk pegawai hingga 21 April 2020 mendatang. Ini berlaku juga untuk pegawai yang bekerja dalam bidang pelayanan langsung, dan utamakan sistem pelayanan berbasis online,” kata gubernur.

Perpanjangan WFH secara otomatis mengubah pola pelayanan yang dilakukan Pemprov Banten. Pelayanan langsung yang biasanya dilakukan pemprov secara tatap muka, kini diarahkan menggunakan sistem online.

Selain bertujuan menghindari adanya kerumunan masyarakat, perpanjangan WFH juga untuk membuat penanganan Covid-19 berjalan optimal.

”Karena baik pegawai pemprov maupun masyarakat yang dilayani ini berasal dari berbagai wilayah di kabupaten/kota se-Banten. Jadi kalau mereka bisa tetap di rumah, pemerintah bisa lebih fokus menangani kasus-kasus Covid-19 dari seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Banten,” ujarnya.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran baru nomor 800/789- BKD/2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Banten.

”Dalam edaran disebutkan bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pengaturan lainnya sebagaimana tertuang dalam surat edaran sekda sebelumnya, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Sesuai arahan gubernur, kata dia, OPD Pemprov Banten yang berfungsi dalam bidang pelayanan langsung diusahakan menjalankan tugas dan fungsi di rumah. Adapun pelayanannya bisa dilakukan secara online dengan lebih mengoptimalkan website resmi OPD setiap hari/jam kerja.

Sumbangkan tukin

Secara terpisah, Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, Pemprov Banten berencana menyumbangkan sebagian tunjangan kinerja (tukin) ASN di lingkungannya periode Maret yang akan cair pada April. Dana sumbangan yang terkumpul akan digunakan untuk kebutuhan biaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Ia mengatakan, secara normatif tukin diberikan atas ukuran kinerja yang dikonversikan dalam bentuk nilai tukin. Perubahan pola kerja ASN menjadi WFH otomatis akan berpengaruh terhadap pemberian tukin itu sendiri. Muncul opsi pemprov memberikan tukin secara penuh namun sebagian disumbangkan untuk penanganan Covid-19.

”Kalau secara teknis, normalnya (kerja dari rumah) itu berpengaruh tapi ini KLB (kejadian luar biasa), ini yang sedang kita pikirkan opsinya. Apakah diberikan penuh tanpa dihitung sesuai dengan aplikasi itu tapi dengan catatan. Nanti tukin yang diterima diimbau untuk disumbangkan kaitan untuk KLB virus corona ini. Itu yang sedang kita pikirkan,” ujarnya.

Adapun besaran tukin yang akan disumbangkan masih dalam pembahasan. Pihaknya ingin menentukan persentase yang ideal sehingga uang yang disumbangkan efektif bagi penanganan Covid-19.

”Nanti hal itu kita putuskan di awal April ini sebelum dicairkan. Karena itu kan bagian dari empati kita. Kita lihat masukan berbagai hal untuk pas nya atau bagaimana,” tuturnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut bisa diterima oleh para ASN di lingkup Pemprov Banten. Sebab, WFH cenderung membuat pengeluarkan ASN menulis dibanding kerja ke kantor masing-masing.

”Sisi lain mereka juga bekerja di rumah tentu kan ada penghematan, ada kinerja yang tidak seperti di kantor kan,” ujarnya.

Kebijakan memperpanjang WFH, juga dilakukan Pemkab Serang. Untuk tetap mengefektifkan kinerja, organisasi perangkat daerah (OPD) akan lebih sering menggunakan telekonferensi untuk melaksanakan rapat internalnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Serang sudah menyikapi edaran Kemenpan RB terkait perpanjangan WFH.

”Perpanjangan masa WFH terhitung hari ini Selasa (31/3) sampai batas akhir yang diatur oleh pemerintah pusat kemudian,” ujarnya.

Adapun untuk menentukan kriteria pegawai yang akan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, pegawai wanita yang sedang mengandung.

Kedua, pegawai yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan diabetes. Ketiga, pegawai yang berusia di atas 50 tahun.

Keempat, pegawai yang pulang bepergian dari luar negeri dan atau bepergian di dalam negeri dari daerah yang masuk wilayah zona merah Covid-19.

Kelima, pertimbangan lain yang dilakukan secara selektif khususnya terhadap ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan umum dengan tetap mengedepankan terlaksananya fungsi pelayanan umum dan pelayanan masyarakat.

Begitu juga dengan Pemerintah Kota Serang akan memperpanjang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 21 April mendatang. Hal itu setelah adanya edaran dari Kemenpan-RB.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Ritadi B Muhsinun mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran untuk di Kota Serang. Edaran itu akan mulai disebar hari ini Selasa (31/3).

”Sudah kita siapkan suratnya, besok mungin bisa ditandatangani Pak Wali, kemudian kita sebar ke OPD,” kata Ritadi kepada Kabar Banten, Senin (30/3/2020).

Sesuai dengan edaran dari Kemenpan-RB, perpanjangan WFH itu sampai tanggal 21 April mendatang. Jika kemudian akan diperpanjang lagi maka Pemkot akan mengikuti edaran selanjutnya.

”Itukan bunyinya sampai tanggal 21 April dan akan dievaluasi kembali kalau nanti kemungkinan diperpanjang ya diperpanjang, tapi kita tetap mengikuti kementerian,” ucapnya.

Sementara itu, evaluasi WFH yang sudah diterapkan di Kota Serang sebelumnya bisa dinilai efektif. Namun, pada intinya upaya itu untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dan memberikan contoh ke masyarakat.

”Kalau menurut saya sih dari segi kerjaan efektif sih ya, tapi kan kita fokusnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19),” ujarnya.

Kerahkan lurah

Sementara itu, Pemkot Cilegon mulai memaksimalkan fungsi kelurahan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Pemkot sedang merumuskan pengalihan sejumlah anggaran kelurahan untuk kepentingan penyebaran wabah.

”Anggaran-anggaran tidak prioritas di tingkat kelurahan sedang dirancang untuk dialihkan. Kami baru saja menyosialisasikan itu,” ujar Asda I Setda Pemkot Cilegon Taufiqurahman Husein, di ruang kerjanya, senin (30/3/2020).

Menurut Taufiq, anggaran kegiatan tidak prioritas yang dimaksud di antaranya terkait sosialisasi. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, serta hand sanitizer kepada masyarakat.

”Hal-hal seperti kegiatan sosialisasi itu akan dialihkan,” ujarnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari Paguyuban Lurah Kota Cilegon. Ketua Paguyuban Kota Cilegon Muhriji mengatakan, warga memang mengeluhkan tidak adanya masker dan hand sanitizer.

”Warga dimana-mana memang meributkan minimnya masker dan hand sanitizer. Setidaknya jika ada anggaran yang bisa dialihkan, memang seyogyanya dibelikan barang-barang itu,” tuturnya.

Selain itu, ia pun menilai perlunya edukasi secara terus menerus kepada masyarakat Kota Cilegon. Sebab, katanya, warga belum paham betul seberapa bahaya Covid-19.

”Sosialisasi sudah digalakan, betul jika semua warga tahu jika saat ini sedang ada wabah virus corona. Tapi mereka tidak paham seperti apa bahayanya virus itu. Jadi menurut saya, warga harus terus menerus diedukasi, bukan sekadar sosialisasi,” ucapnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, dua orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pasien dari Pulomerak merupakan kasus terbaru, dimana orang tersebut baru pulang dari Kota Batu, Malang.

”Dua orang tersebut merupakan warga Kecamatan Grogol dan Pulomerak. Riwayatnya, dia sempat ke Malang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara orang tersebut berstatus ODP pada 23 Maret 2020 oleh RSUD Cilegon,” katanya Kepala Dinkes Kota Cilegon dr Arriadna.

Menurut dr Nana, panggilan akrabnya, pasien tersebut kembali dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) pada 29 Maret 2020. Si pasien di rumah sakit milik PT Krakatau Steel (KS) itu mengeluhkan sesak napas.

”Karena ada keluhan sesak napas, statusnya naik menjadi PDP. Sekarang pasiennya sudah kami rujuk ke RSUB (Rumah Sakit Umum Banten),” ujarnya.

Kepala Puskesmas Pulomerak Isnayati membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pasien PDP baru ini berusia 65 tahun.

”Pasien adalah seorang lansia, dia memilik riwayat sakit hipertensi, stroke. Dia ke Malang dalam rangka pengobatan, ketika ke Cilegon kondisinya memburuk,” tuturnya.

Berdasarkan informasi dari Dinkes Cilegon per Ahad (29/3/2020) kemarin, dinas mencatat sebanyak 38 warga berstatus orang tanpa gejala (ODG), 210 warga berstatus orang dalam pengawasan (ODP). Sementara dua warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan belum ada warga Cilegon berstatus positif corona. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here