Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Lebak Usul Transportasi Massal Dibatasi

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak mengusulkan pembatasan mobilitas transportasi massal di wilayahnya. Usulan itu disampaikan kepada sejumlah perusahaan transportasi, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Umum Republik Indonesia (Perum Damri) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Usulan tersebut, tertuang dalam surat permohonan nomor 440/1.555-Kesra/2020 tentang pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) pada 27 Maret 2020, yang ditujukan kepada Dirut Perum Damri, Dirut PT KAI, Dirut PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan Pengurus Organda.

Dalam surat yang tersebar di medsos dan pesan Whatsapp dikalangan wartawan itu, pemerintah daerah mengusulkan agar mobilitas transportasi massal dari Kabupaten Lebak menuju Jakarta dan sebaliknya dibatasi.

Kepala bagain Hubungan masyarakat (Kabag Humas) Pemkab Lebak Eka Prasetyawan membenarkan, pemerintah daerah sedang mengusulan pembatasan mobilitas angkutan masal ke sejumlah perusahaan angkutan. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, maka akses menuju Kabupaten Lebak akan ditutup atau lockdown lokal.

“Semua sifatnya masih dikoordinasikan. Kita sedang menunggu tindak lanjutnya,” kata Eka Prsetyawan, Ahad (29/03/2020).

Ia mengatakan, salah satu pertimbangan untuk membatasi, bahkan menutup akses transportasi masal dari dan menuju Kabupaten Lebak dilakukan, karena meluasnya sebaran Covid-19. Terlebih Kabupaten Lebak berbatasan langsung dengan zona merah Covid-19.

“Berdasarkan data yang diperolehnya dari PT KCI tahun 2019, volume penumpang atau pengguna layanan Commuterline di lintas Rangkasbitung, Maja, Parung Panjang, Serpong/Tangerang, Tanah Abang sekitar 54.774.242 penumpang. Jika di rata-rata volume penumpang per harinya mencapai 150.066 orang, dengan 15.000 sampai 20.000 orang penumpang merupakan warga masyarakat Lebak,” katanya.

Stasiun besar Rangkasbitung sebagai penghubung atas layanan kereta api lokal relasi Rangkasbitung, Serang, Cilegon dan Merak. Selain itu, mobilitas masyarakat Kabupaten Lebak banyak yang menggunakan moda transportasi layanan angkutan bis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta layanan bus Perum Damri.

“Berbagai pertimbangan itu, pemerintah daerah memandang harus ada pembatasan mobilitas warga dari dan menuju wilayah Kabupaten Lebak selama 14 hari,” katanya.

Pemkab Lebak berharap, usulan tersebut bisa diterima dan disetujui oleh berbagai pihak, termasuk Gugus Tugas Nasional Covid-19. Karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah.

“Koordinasi dilakukan agar pilihan kebijakan yang akan diambil oleh otoritas yang memiliki kewenangan berdasarkan usulan kami tersebut, berdasar pada fakta-fakta aktual dengan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here