Cegah Aksi Inkonstitusional

Oleh : Afi Rahman

Informasi di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial, segala urusan tercapai dengan sangat mudah dan nyata. Sebaran jelajah angkasa informasi di internet yang demikian masif, memengaruhi perilaku manusia dalam segal hal, termasuk komunikasi, bisnis, dan pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi para penggunanya, agar tidak terjerumus menebar dan menerima berita palsu serta informasi fitnah. Seakan menjadi hal lumrah di zaman sekarang melihat pemberitaan “tipu daya” yang seakan bertaburan di mana-mana.

Fenomena hoax belakangan ini santer terdengar di seantero Indonesia, bahkan dunia. Sebenarnya berita bohong sudah pernah tercatat dalam kitab keagamaan, yaitu pada saat iblis yang mengelabui hawa untuk memakan buah terlarang sebagai berkah pengetahuan. Setelah itu kebohongan berkembang mengikuti arus perkembangan zaman hingga saat ini, “era modern”.

Dewasa ini dampak kebohongan seakan menggelembung manakala pelakunya, adalah orang penting yang sekaligus menyangkut substansi yang penting juga. Semakin penting substansi yang dijadikan kebohongan semakin besar risiko yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, gerakan masif untuk melakukan literasi dan edukasi dalam berinternet sangat vital dalam melahirkan masyarakat yang bijak dalam hidup di rimba kebohongan apalagi di saat suasana ada lontestasi politik seperti pemilu di Indonesia saat ini.

Meskipun genderang perang sudah diluncurkan pemerintah dalam menghadapi serangan hoax ini, tetapi nyatanya itu hanya sebatas isapan jempol semata. Ibarat duri, paku, dan pecahan kaca yang bertebaran di jalan-jalan, solusinya bukan hanya menyerukan aparat membersihkannya, tetapi juga mengajak warga untuk mengenakan alas kaki.

Membangun pemahaman yang membuat warga bijak menghadapi maraknya kebohongan itulah yang kini perlu dijadikan prioritas. Karena sejatinya, hoax tak akan pernah berhenti diproduksi manusia dari kalangan profesi apapun sepanjang masih terdapat kepentingan-kepentingan.

Untuk melawan konten hoax perlu adanya strategi di antaranya: 1) Masyarakat harus menggunakan akal sehat dalam memilih dan memilah konten yang tersedia. 2) Mendorong masyarakat untuk menyebarkan informasi berita positif maupun tulisan kritis terkait isu terkini. 3) Memutus hubungan dengan orang di media sosial yang gemar menyebar kebencian. 4) Mengikuti grup diskusi yang bernilai positif, sehingga dapat menyuarakan lewat pesan berantai yang dikira cukup efektif.

Kini jelang pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi, adalah menjadi sebuah cermin yang sangat besar bagi tokoh tokoh bangsa, elite politik untuk komitmen melawan hoax dan menolak provokasi, serta membuktikan, bahwa mereka adalah seorang yang negarawan dan patriot, rakyat akan melihat siapa-siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai negarawan dan patriot bangsa dan siapa yang harus dimasukkan dalam sejarah sebagai pengkhianat pemecah persatuan Indonesia.

Upaya dan langkah konstitusional dalam menyikapi perbedaan politik harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Semua pihak harus menghargai upaya konstitusional tersebut daripada menempuh upaya inkonstitusional yang merusak tatanan demokrasi kita.

Namun, hendaknya proses gugatan secara hukum haruslah disertai bukti-bukti yang valid dan rasional serta jangan membangun narasi-narasi yang bertujuan mendelegitimasi penyelnggara dan mahkamah peradilan atau hasil pemilu tersebut. Apapun nantinya yang diputuskan oleh MK mari kita semua menerimannya dengan damai dan tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya inkomstitusional, seperti makar yang merusak rasa persatuan dan demokrasi bangsa ini. Mari kita semua beromitmen Melawan Hoax Demi Mencegah Aksi Inkonstitusional dan Terwujudnya Persatuan Bangsa.

Ujian bagi persatuan Indonesia

Inilah yang menjadi bencana besar bagi bangsa ketika kurang memahami sejarah peradaban sebuah negara. Mereka akan mudah terinjeksi demagogik untuk menampilkan aksi akrobatik dalam sinetron aksi kedaulatan rakyat.

Kepolisian RI baru saja merilis peran tersangka Mayjen (Purn) Kivlan Zen dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara. Purnawirawan jenderal TNI bintang dua tersebut, diyakini sebagai otak kejahatan. Polisi juga menduga, bahwa Kivlan turut andil menjadi dalang kerusuhan berdarah di Jakarta, pada Selasa hingga Rabu (21-22/5/2019) lalu.

Para elite politik penting untuk mengingat kembali pesan dari bapak pluralis dan Presiden RI keempat, yakni Gusdur yang mengatakan, “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Kata itu terbukti ketika Gus Dur memundurkan diri sebagai presiden, meski tidak bersalah secara konstitusi. Kemundurun sang deklarator PKB tersebut, tidak menyebabkan satupun luka dan nyawa masyarakat.

Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika, NKRI pertama-tama dipahami sebagai satu kesatuan manusia (unitary people), bukan sebagai satu kesatuan wilayah (unitary territory). Sentral dari NKRI, adalah tiap manusia di masyarakat pluralis di negeri ini, bukan onggokan pulau atau tumpukan wilayah.

Kelogisan filsafat berpikir adalah, jika tiap manusia yang hidup di berbagai daerah berbeda dengan berbagai latar belakang berbeda juga bisa dipersatukan oleh utas keadilan, otomatis wilayah tempat manusia itu hidup juga bisa dipersatukan.

Jelang pengumuman sidang MK menjadi ajang pembuktian dan ujian persatuan bangsa, bagaimana sulitnya memperjuangkan perdamaian dan menjaga rasa persatuan serta kesatuan bangsa, tentu tidak hanya sekadar terciptanya satu kesatuan politik terhadap tanah dan air persada Indonesia yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, tetapi lebih dari itu, adalah terciptanya persatuan bangsa yang mendiami seluruh persada ini. Artinya terciptanya kesatuan jiwa raga bagi segenap warga negara.

Dalam keadaan kondisi global yang penuh tantangan serta beratnya berbagai persoalan setiap bangsa sekarang ini, ternyata gaung Sumpah Palapa kembali menggelegar. Sumpah Palapa yang digagas oleh Gajah Mada, ketika Majapahit mencapai puncaknya, mengingatkan bangsa Indonesia, agar selalu kembali kepada semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesatuan dan persatuan bangsa ini sebenarnya bukanlah merupakan tujuan akhir perjuangan kita, tetapi merupakan suatu alat dan strategi perjuangan, merupakan sarana perjuangan sebagai koridor untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Dalam perspektif waktu, persatuan dan kesatuan nasional serta pengembangan demokrasi harus dilihat sebagai satu kesatuan arah kebijakan dan dilakukan secara simultan.

Kita harus menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa dan kita harus melawan segala berita hoax yang dapat merusak rasa kemanusiaan kita sebagai anak bangsa. Sebab, bangsa kita sedang membangun peradaban politik yang sehat, melalui pemilu yang berintegritas menjadi jalan utama dalam memperkuat dan memperkokoh tegaknya demokrasi di negara kita, yaitu demokrasi yang sesuai dengan adat dan budaya bangsa Indonesia yang bermartabat.

Jika ada pihak pihak yang akan menghancurkan kehidupan demokrasi bangsa kita dengan segala aksi-aksi yang menghancurkan persatuan kita, maka harus ditindak tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum, karena siapa pun pihaknya yang coba memecah belah bangsa harus kita hadapi bersama, sebab persatuan bangsa merupakan modal utama kita untuk menjadi sebuah bangsa maju yang disegani dunia. (Penulis adalah Penggiat Taman Bacaan Masyarakat dan Pengamat Sosial Politik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here