Capaian Retribusi Parkir di Kota Serang Rendah

SERANG, (KB).- Target retribusi parkir di Kota Serang baru tercapai 27 persen atau sekitar Rp 363 juta dari Rp 1,033 miliar per tahun. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Sebab, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang belum memiliki ruang dan peralatannya, sehingga retribusi dari PKB pun belum bisa ditarik.

Kepala Dishub Kota Serang Maman Luthfi mengatakan, secara kumulatif target retribusi parkir di Kota Serang anjlok. Hal itu disebabkan tidak adanya retribusi yang masuk dari PKB. “Kendalanya memang retribusi kir PKB, karena alatnya belum ada dan tempatnya pun tidak ada. Jadi tidak ada yang masuk retribusinya,” katanya, Rabu (13/11/2019).

Namun, ucap dia, bila retribusi difokuskan pada parkir tepi jalan, maka retribusi parkir sudah mencapai hingga 70 persen. Akan tetapi, capaian target retribusi ini tidak hanya berfokus pada parkir. “Target dari kir PKB itu mencapai Rp 500 juta lebih, maka dari itu, kalau dilihat khusus parkir sudah cukup besar,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, dari target retribusi parkir yang baru tercapai 27 persen, telah menunjukkan capaian retribusi jauh dari target yang dinginkan. “Parkir ini belum pernah memenuhi target yang diinginkan. Tahun ini saja di November baru mencapai 27 persen,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun belum didapatkan tahun ini, ia berharap dapat terealisasi di tahun depan. “Ya nanti dilihat saja akhir tahun ini, kalau pun tidak bisa, mudah-mudahan tahun depan bisa,” ujarnya, usai membuka acara Pembinaan Juru Parkir di PKPRI Serang.

Ia juga mengatakan, pembinaan dan pembentukan forum juru parkir ini dilakukan agar retribusi parkir dapat meningkat. Kepada juru parkir, Subadri meminta untuk bisa mencari solusi agar retribusi tersebut dapat memenuhi target. “Dari forum ini nanti bisa saling berkoordinasi, selain itu juga sebagai upaya untuk meminimalisir adanya parkir liar,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Prasarana Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, berdasarkan data tahun 2018 ada 147 titik parkir yang bisa menjadi retribusi parkir. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas, kini Pemkot Serang hanya bisa mengelola parkir yang berada di jalan otonom sekitar 74 titik parkir.

“Memang awalnya itu ada 147 titik parkir. Namun, setelah diberlakukan UU No 22 tahun 2019, titik parkir berkurang setengahnya. Jadi kami sudah tidak bisa menarik retribusi dari beberapa titik tersebut. Karena telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Yang terdaftar pada kami, itu ada 74 titik,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang, maka tarif yang diberikan untuk kendaraan roda dua yaitu sebesar Rp1.000, dan roda empat Rp2.000. Namun pada kenyataannya ia mengamini masih banyak yang memberlakukan tarif lebih besar dari yang telah ditetapkan.

“Memang betul, ada yang lebih dari Rp 5.000. Kami juga belum ada (aturan) berapa perolehan hak (juru parkir) dari pendapatan. Perda ini sedang digodok oleh Pemprov Banten. Kalau kami inginnya 30 persen dari pendapatan untuk juru parkir, dan 70 persen lainnya masuk ke retribusi daerah,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here