Capai ‘Output’ Program Banggakencana, BKKBN Revisi DAK BOKB

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, didampingi Sestama BKKBN, Deputi KBKR, Deputi KSPK, Kepala Biro Perencanaa, Kepala Biro Keuangan dan Direktur Lini Lapangan BKKBN foto bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Astera Primanto Bhakti, usai melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu RI, Kamis (20/2/2020).*

JAKARTA, (KB).- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk merevisi dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non fisik atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hal tersebut dilakukan guna mencapai ‘output’ program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, didampingi Sestama BKKBN, Deputi KBKR, Deputi KSPK, Kepala Biro Perencanaa, Kepala Biro Keuangan dan Direktur Lini Lapangan BKKBN.  

Dalam siaran pers BKKBN, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa alokasi DAK fisik sangat berpengaruh dengan pencapaian program Banggakencana di kabupaten/kota. Hal ini, kata dia, dapat dilihat dari data SDKI 2007-2017.

“Pada tahun 2012-2017, peningkatan alokasi DAK bidang KB 2 – 9,5% dapat menurunkan TFR dari 2,6% menjadi 2,4%. Begitupun dengan UnmeetNeed KB yang mengalami penurunan sebesar 0,8% di tahun 2012 sebesar 11,4% menjadi 10,6%,” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, capaian kinerja indikatornya kurang sesuai dengan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Banggakencana.

“Seperti kependudukan, itu butuh membuat Grand Design Kependudukan. Adapun Indikator Sasaran Strategis BKKBN 2020-2024 adalah TFR, mCPR, UnmeetNeed, ASFR 15-19, IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) dan MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan),” ujarnya.

Tahun 2019, kata Hasto, anggaran BKKBN turun, raportnya juga merah, unmeetneed masih banyak yang tidak terlayani, ibu yang menikah muda di umur 15-19 termasuk kampung KB raportnya masih merah. Setelah liat dilapangan ternyata DAK BOKB ini digunakan untuk pertemuan-pertemuan.

“Pertemuannya, ya itu-itu saja. Maka kami merevisi yang usulan itu. Kami juga melaksanakan evaluasi dan audit dengan menggandeng kemendagri untuk mengaudit ini agar lebih efisien. Oleh karena itu, kami ingin dana DAK ini lebih untuk ke pelayanan dan penyuluhan. Jadi kami ingin ini lebih ke output, karena selama ini baru proses saja belum sampai ke output,” ujar Hasto. 

Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menyambut baik Kepala BKKBN. Pihaknya berharap di tahun 2021 dalam perencanaan anggaran haruslah lebih konkret, seperti membuat parameter.

“Jadi lebih ke pelayanan atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga kegiatan untuk rapat akan berkurang secara signifikan. Kami minta BKKBN untuk mengawal DAK terutama BOKB bersama,” ujar Astera Primanto Bhakti. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here