Bus Trans Cilegon Mandiri, Permohonan Pemkot Cilegon Dikaji

CILEGON, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih mengkaji atas pengajuan bantuan bus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Mengingat ada sejumlah regulasi yang harus diperjelas, berkaitan dengan permohonan bantuan untuk mendukung Trans Cilegon Mandiri (TCM) tersebut.

Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, telah membahas permohonan tersebut, dengan Inspektorat Provinsi Banten dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Saat ini, sedang menunggu keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

“Permohonan ini sebetulnya urusan aset (BPKAD Provinsi Banten), meskipun memang milik Dishub Banten. Ini pun sudah dikonsultasikan dengan Inspektorat, sekarang sedang menunggu persetujuan dari pak gubernur,” katanya saat ditemui di sela-sela acara pisah sambut GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, di Hotel The Royale Krakatau, Rabu (27/3/2019).

Menurut dia, dua unit bus milik Pemprov Banten tidak bisa diberikan begitu saja. Karena, ada sejumlah regulasi yang perlu dipahami, khususnya terkait pemberian aset milik pemprov ke pemkot.

“Salah satunya, jika memang dengan mekanisme hibah, tidak bisa dilakukan tahun ini. Paling cepat tahun depan, karena ada aturan, bahwa aset baru bisa dihibahkan jika masa kepemilikan lebih dari satu tahun. Sementara, bus baru dibeli akhir 2018 lalu, jadi belum satu tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dishub Kota Cilegon Pakalima Barutu menuturkan, saat ini operasional TCM masih menggunakan dua unit bus. Pihaknya membutuhkan lebih dari dua unit, agar operasional TCM lebih lancar. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here