Buruh Banten Tuntut UMK 2019 Naik 9,17 Persen

Ribuan buruh yang tergabung dalam Buruh Banten Bersatu saat melakukan unjuk rasa menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 9,17 persen, Senin (19/11/2018).*

SERANG, (KB).- Ribuan buruh yang tergabung dalam Buruh Banten Bersatu menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 9,17 persen. Tuntutan itu disampaikan buruh melalui unjuk rasa, Senin (19/11/2018).

Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, buruh meminta agar Gubernur Banten menetapkan kenaikan UMK sebesar 9,17 persen atau lebih tinggi dari ketentuan PP 78 tentang pengupahan sebesar 8,33 persen. “Dari 25,77 persen, kami sudah mulai melihat kondisi, berembuk sebenarnya hanya 9,17 persen,” tuturnya.

Semula, unjuk rasa ini menargetkan dapat bertemu Gubernur Banten di rumah dinasnya. Namun, gagal karena gubernur sedang berada di luar kota. “Hari ini (Senin, 19/11/2018) dengan Pak Kapolda dan yang lain, memang akan mencoba membantu untuk nanti mempertemukan kami dengan gubernur. Minimal, ada yang menyampaikan aspirasi kami,” katanya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Banten Kombes Hermansyah mengatakan, penghadangan massa buruh di Lampu Merah Parung agar mereka tidak melakukan aksi di depan rumah dinas gubernur. Sebab, rumah dinas berada di pusat kota, sehingga akan mengganggu aktivitas warga.

Sebagai alternatif, petugas mempersilakan buruh untuk aksi di KP3B, Kota Serang. Selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, KP3B juga relatif jauh dari pusat perkotaan. “Kalau masuk kota, banyak yang terganggu. Kami tak izinkan karena itu jalan protokol,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here