Bupati Pandeglang: Lelang Jabatan Dijamin Objektif

PANDEGLANG, (KB).- Lelang jabatan Eselon II untuk tiga jabatan kepala dinas dan staf ahli bupati sudah memasuki finalisasi di panitia seleksi. Sementara itu, soal lelang jabatan, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjamin proses lelang jabatan tersebut objektif. Karenanya, Irna berjanji akan memberikan penilaian objektif untuk menempatkan siapa pejabat yang cocok menempati jabatan yang dilelangkan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan, jumlah pejabat yang mengikuti lelang, yakni empat orang pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), empat orang Dinas Koperasi dan UMKM dan delapan orang staf ahli bupati.

Menurut Bupati Pandeglang, Irna Narulita, pemerintah daerah akan menilai seobjektif mungkin terhadap penempatan jabatan. Nanti penilaian terakhir akan diberikan setelah dirinya mendapatkan laporan dari tim pansel.

“Kita akan lihat skor hasil wawancara, assesment Lembaga Administrasi Negara. Kan nanti kita akan gabungkan juga rekam jejaknya, termasuk prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Kita lihat saja nanti, sehingga Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bisa memberikan pandangan, siapa di antara sipulan bin pulan yang cocok menempati jabatan,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada Kabar Banten, seusai rapat paripurna di DPRD Pandeglang, Kamis (28/6/2018).

Irna mengakui sampai sekarang belum menerima laporan dari tim pansel. Soalnya, tim Pansel tersebut akan menggelar rapat kembali terkait penilaian. Hal itu untuk memastikan agar penilaian sesuai dengan hasil dari timsel. “Rencananya siang ini tim pansel mau lapor finalisasinya. Nanti kita lihat saja dan akan kita sampaikan ke media, hasilnya seperti apa,” tuturnya.

Irna juga berharap agar jabatan yang kosong segera terisi, sehingga bisa bekerja dan tidak terjadi kekosongan jabatan. Apalagi, lanjut Irna, masa kepemimpinannya tinggal 2,5 tahun lagi. “Kita berharap bisa secepatnya terisi jabatan yang kosong. Kan masa kepemimpinan Ibu juga tinggal dua tahun setengah lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mengatakan, bupati harus segera menyampaikan hasil lelang jabatan dari timsel. Untuk itu, penilaian dilakukan bupati harus merujuk hasil timsel dalam menempatkan jabatan Eselon II. “Kita berharap agar bupati menghargai hasil kerja timsel, soalnya keputusan akhir tersebut berada ditangan bupati,” kata Habibi.

Menurut Habibi, dengan adanya kekosongan jabatan tersebut dinilai kurang baik, sehingga bisa menghambat kinerja suatu OPD. “Kalau jabatan strategis itu terlalu lama dikosongkan, itu tidak bagus. Sehingga saat timsel sudah selesai bekerja, hasilnya segera diumumkan. Apalagi Eselon II di Pandeglang tersebut sudah mencukupi kualitas dan kuantitasnya,” ucapnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here