Buntut Musrenbangkot, Dewan Dinilai Kurang Bijak

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon terkesan kurang harmonis. Hubungan baik kedua belah pihak terganggu karena tidak terakomodasinya sebagian besar hasil reses para anggota DPRD Kota Cilegon, dalam pembahasan Musyawarah perencanaan pembangunan kota (Musrenbangkot), beberapa hari lalu.

Bahkan, saling lontar pernyataan pedas sudah mulai terjadi antara kedua belah pihak. Seperti halnya pernyataan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon Ratu Ati Marliati saat menanggapi keluhan sejumlah anggota Dewan. “Kalau mengeluh menurut saya bukan sikap yang bijak. Tapi bagaimana memberikan solusi dengan pendapatan yang ada kita harus mencari terobosan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ati, kemarin.

Anggota dewan, menurut dia, seharusnya bisa memilah usulan yang disampaikan kepada eksekutif. Terlebih Pemkot Cilegon memiliki program DPW-Kel yang mengakomodasi pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan. “Sekarang kan sudah ada progran DPW-Kel. Kalau usulannya hanya perbaikan selokan, itu tidak usah diusulkan ke Dinas PUTR (Pekerjaan Umun dan Tata Ruang) Kota Cilegon. Cukup di kelurahan saja,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan membereskan sejumlah mega proyek, yakni Sport Center, Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari. “Tahun ini kami fokus menyelesaikan itu semua. Sementara 2019 nanti kami prioritaskan JLU,” ucap Ati.

Pernyataan Ati pun ditanggapi dengan keras oleh para anggota DPRD Kota Cilegon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengaku jika pihaknya akan mengevaluasi alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon. “Kami ini seolah-olah hanya alat legalitas keinginan eksekutif, sementara masukan-masukan kami diabaikan. Maka itu kami akan evaluasi untuk memperketat anggaran-anggaran dinas melalui rapat anggaran,” tuturnya.

Hasbudin mengaku miris melihat ketidaksinkronan Pemkot Cilegon dan DPRD Cilegon dalam menjaring aspirasi masyarakat. Padahal, pihaknya memiliki andil besar dalam memberikan masukan, sebagai perpanjangan tangan masyarakat Cilegon. “Dewan kan wakil rakyat, sementara pemerintah bertugas mengakomodasi aspirasi rakyat. Kalau aspirasi rakyat lewat reses tidak diakomodasi, bagaimana jadinya nanti. Kenapa tidak ketemu gini, pemkot dan Dewan kan sama-sama pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Cilegon Rahmatulloh menilai pemkot terlalu memprioritaskan program mereka. Sementara di sisi lain, mengabaikan usulan masyarakat melalui hasil reses anggota dewan. “Jika eksekutif fokus pada penyelesaian RPJMD dan mengabaikan hasil reses adalah salah besar. Nyatanya progres JLU, Pelabuhan Warnasari itu semua nol,” ucap Rahmatulloh. (AH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here