BUMD Agrobisnis Banten, Raperda Penyertaan Modal Mulai Digarap

SERANG, (KB).- Rancangan peraturan daerah (raperda) usulan gubernur terkait penyertaan modal daerah ke dalam BUMD Agrobisnis Banten mulai digarap DPRD Banten, dengan menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/12/2019).

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, perda pembentukan BUMD Agrobisnis mengamanatkan penyertaan modal dari pemda untuk kebutuhan bisnis ke depan. Total penyertaan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar itu, diberikan secara bertahap. Tahapan pertama pada APBD 2020 sebesar Rp 50 miliar.

“Bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, dengan (Rp) 50 miliar kalau nanti sudah terbentuk direksi itu sudah mulai bergerak,” katanya.

Dia mengatakan, keberadaan raperda tentang penyertaan modal diperlukan sebagai landasan dalam pemberian modal. Ia berharap, kebutuhan modal tersebut dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Sehingga BUMD agrobisnis dapat langsung bekerja menjalankan usahanya. Adapun bidang usaha awal yang digarap yaitu bidang pusat produksi distribusi pangan dan pasar induk.

“Kami yakin dan optimistis agrobisnis akan dapat melakukan kegiatan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sehingga, ke depan dapat memberikan nilai tambah dan produk agro dan sektor yang serumpun untuk menjaga bahan pangan, bahan pokok dan menjaga kestabilan harga pangan dan bahan pokok,” ujarnya.

Selain penyertaan modal dalam bentuk uang, kata dia, sesuai dengan ketentuan PP tentang BUMD, penyertaan juga dapat berupa barang milik daerah sesuai hasil apprasial dalam memenuhi kaidah keuangan dan perolehan akses.

Bentuk yang disertakan itu berupa tanah seluas 10,2 hektare dengan nilai Rp 54 miliar, serta bangunan pasar induk pergudangan termasuk fasilitas pendukung senilai Rp 34 miliar.

“Kita akan mulai aspek pangan, nanti kita bagaimana tentang baik hulu maupun hilir pangan terutama padi dan sawah,” ujarnya.

Kehadiran BUMD Agrobisnis menjadi bagian upaya Pemprov Banten dalam melawan praktik yang merugikan petani di Banten. “Praktik yang merugikan masyarakat, ketersediaan pupuk dan seterusnya,” katanya.

Disinggung terkait seleksi direksi dan komisaris BUMD Agrobisnis, ia mengatakan, sampai kemarin tahapannya masih berjalan. “Seleksi direksinya masih berkembang, targetnya direksi dua dan komisaris dua. Baru mereka membentuk struktur yang akan menjalan roda bisnis ke depan,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS mengatakan, materi raperda mengenai penyertaan modal kepada agrobisnis akan dicermati dan dikaji lebih lanjut DPRD Banten. “Sebagai bahan pembahasan fraksi untuk rapat paripurna selanjutnya,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here