Bulan Ini, Pemkab Serang Titip Pembayaran Lahan Puspemkab ke Pengadilan

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan, bulan ini (Mei) pembayaran lahan untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang sudah dititipkan ke pengadilan. Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya percepatan pembebasan lahan, sehingga pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri menjelaskan, bulan ini (Mei) Pemkab Serang akan mulai membayarkan lahan yang masih menjadi sengketa ke pengadilan.

Sebab, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Serang menyatakan adanya batas akhir dalam penetapan lokasi untuk pembangunan Puspemkab di Desa Cisait, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

“Bulan ini (Mei) kami targetkan sudah ada pembayaran. Selama ini itu kendalanya di persoalan administrasi pertanahannya. Itu ada di BPN dan sedang diproses,” katanya kepada Kabar Banten, Kamis (9/5/2019).

Ia menuturkan, sebelumnya pemkab telah melaksanakan rapat internal bersama BPN Kabupaten Serang. Dalam hal tersebut, pemkab juga menginginkan adanya percepatan proses pembayaran melalui pengadilan, agar proses lahan tersebut segera diselesaikan.

Selanjutnya, pemkab juga berencana untuk melaksanakan kembali rapat internal bersama BPN dan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kemarin kami sudah rapat internal. Kami juga ingin ada percepatan pembayaran itu. Nanti kami akan rapat lagi dengan BPN dan TP4D dan prinsipnya akan segera ditindaklanjuti. Kemarin TP4D tidak ada, makanya kami mau rapat lengkap,” ucapnya.

Sementara, Kepala ATR/BPN Kantah Kabupaten Serang Teguh Wieyana menjelaskan, dalam persoalan pembebasan lahan Puspemkab tersebut, pihaknya hanya merekomendasikan pemkab untuk segera melakukan pembayaran dengan dititipkan kepada pengadilan.

Jika sudah di pengadilan, maka akan diketahui apakah surat kepemilikan sudah benar atau tidak ada masalah, berhak atau tidak orang tersebut. Sebab, ada kondisi dalam satu bidang tanah tersebut diakui banyak orang.

“Jadi, harus dilakukan di pengadilan, sampai ada putusan siapa yang paling berhak. Nanti pengadilan sudah diputuskan kemudian dibayarkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, di penetapan lokasi (penlok), deadline proses pembebasan lahan tersebut, dibatasi hingga Agustus 2019. Sehingga, jika sudah lewat batas waktu, maka pemkab perlu memilih apakah akan diperpanjang atau tidak.

“Penlok sampai Agustus. Pertimbangannya kan itu harus jalan, kalau tidak nanti di sana bisa ada Silpa atau anggaran tidak terserap,” katanya.

Ia berharap, minimal pekerjaan pengadaan tanahnya dapat segera selesai. Dari data yang ada total bidang tanah yang ada, yaitu 83 bidang tanah. Terdapat dua bidang yang sudah selesai. Sementara, 81 bidang tanah lainnya masih perlu diproses.

“Untuk yang 81 bidang tanah, yaitu bidang tanah yang direkomendasikan untuk di konsiliasi atau dititipkan, tiga bidang, yaitu tanah yang disita KPK,” ujarnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here