BPRS Cilegon Mandiri Usulkan Nama Direktur

CILEGON, (KB).- Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) tengah mengusulkan tiga nama untuk mengisi jabatan tiga direktur ke Pemkot Cilegon selaku pemegang saham utama.

Pengisian tiga direktur ini terbilang mendesak, lantaran menjadi salah satu syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPRS CM terlepas dari status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI).

Untuk diketahui, BPRS CM sempat terpuruk di September 2017. Dimana bank BUMD milik Pemkot Cilegon ini memiliki tingkat kualitas aktiva produktif yang buruk. Saat itu, tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) BPRS CM di angka 38 persen. Dimana nilai kredit bermasalah di bank tersebut Rp 25 miliar.

OJK pun langsung menyoroti BPRS CM, sehingga memberikan status BDPI kepada bank tersebut. Pemkot Cilegon pun kemudian turun tangan, sejumlah hal dilakukan mulai dari perombakan kepengurusan BPRS, hingga hal-hal detail lain.

Kini, kondisi BPRS CM kembali sehat, dimana per September lalu tingkat rasio NPF ditekan hingga 7,6 persen dengan jumlah kredit bermasalah Rp7,2 miliar. Nilai pembiayaan bank tersebut juga mencapai Rp95 miliar, nilai aset bank Rp111 miliar serta dana pihak ketiga mencapai Rp42 miliar.

“Alhamdulillah kami berhasil memperbaiki kondisi keuangan BPRS CM. Sehingga OJK pun berencana melepas status BDPI untuk bank kami,” kata Direktur Bisnis BPRS CM Idar Sudarma, saat ditemui di ruang kerja, Kamis (24/10/2019).

Namun persoalan BPRS CM bukan hanya pada sisi keuangan. Manajemen bank tersebut juga bermasalah, dimana saat ini hanya memiliki satu direktur dan dua komisaris.

“Berdasarkan aturan, seharusnya kami memiliki tiga direktur, komisaris utama, komisaris anggota, serta komisaris independen. Namun hingga saat ini kami baru memiliki satu direktur dan dua komisaris,” ujarnya.

Terkait hal ini, OJK meminta Pemkot Cilegon segera melakukan pengisian kursi-kursi yang kosong. Karena itulah, Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi meminta Idar untuk segera mengurus kekosongan tersebut.

“Setelah mendapat permintaan dari OJK, Pak Wali segera memerintahkan kami untuk melakukan pengisian jabatan direksi,” tuturnya.

Karena itulah, Oktober lalu BPRS CM menyeleksi 8 orang dari internal untuk diseleksi menduduki jabatan direksi. Sekarang, jumlah pihak yang akan diusulkan pun telah mengerucut menjadi 3 orang.

“Tiga nama direksi sudah kami serahkan ke komisaris untuk dilanjutkan ke Pak Wali. Jika Pak Wali menyetujui, tiga nama ini akan diusulkan ke OJK untuk dilakukan fit and propper test. Setelah lulus, Pak Wali akan menetapkan,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, membenarkan telah meminta BPRS CM untuk melakukan pengisian jabata direksi.

“Karena OJK bilang sisi manajemen pun harus segera dibenahi, maka saya langsung perintahkan BPRS CM untuk isi jabatan-jabatan yang kosong,” katanya. Edi pun meminta jabatan-jabatan kosong diisi oleh internal BPRS. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here