BPN tidak Hadir, Mediasi Sengketa Lahan KEK Tanjung Lesung Buntu

Warga mengatasnamakan para ahli waris memasang spanduk bertuliskan " Kami tidak pernah menjual lahan di lokasi KEK ke pihak manapun". Warga akan segera memagar lahannya seluas 462 hektare. *

PANDEGLANG, (KB).- Upaya Pemkab Pandeglang untuk memfasilitasi penyelesaian sengekata lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung mengalami jalan buntu. Agenda pembuktian sengketa lahan seluas 426 hektare antara warga dengan PT Banten Wets Java, batal digelar karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada yang hadir saat peninjauan lokasi di Tanjung Lesung, Jumat (19/1/2018).

Menurut informasi, dalam peninjauan lokasi tersebut perwakilan dari BWJ menolak agenda pengukuran lahan yang bersengketa, karena tidak disaksikan BPN Pandeglang. Sementara, ratusan warga yang mengklaim ahli waris pemilik lahan tersebut tetap ngotot agar digelar pengukuran dan pembuktian kepemilikan lahan tersebut.

Warga merasa siap membuktikan kepemilikan lahan sesuai yang disepakati pemerintah daerah. Selain itu, warga mengaku memiliki bukti sebanyak 271 girik atau surat kepemilikan. Saat peninjauan lokasi tersebut, sempat terjadi ketegangan antara warga dengan BWJ. Namun, suasana gaduh berhasil dilerai Pemkab bersama aparat kepolisian.

Direktur Operasional BWJ, Kuntowijoyo mengatakan, belum bisa membuka data lahan, karena lahan yang diklaim warga dianggap tidak jelas. “Kami hargai kalau mereka mengklaim lahan ini. Tetapi jalurnya kan sudah ada di pengadilan. Itu yang paling tepat, tidak ada jalan lain. Soal data, kami bingung, karena kami tidak tahu mana yang diklaim. Ini negara hukum,” ujarnya.

Ia mengatakan, BWJ hanya akan membuka data di pengadilan dan menyarankan agar pemilik lahan melayangkan gugatan ke meja hijau. “Mediasi paling tepat adalah mediasi di pengadilan. Karena keputusan pengadilan yang kuat. BWJ akan tetap membuka data hanya di pengadilan,” tuturnya.
Sesalkan BWJ

Ketua KSU Bina Nusantara, Uneh Junaedi selaku penerima kuasa pemilik lahan mengatakan, pihaknya tetap memegang teguh pendiriannya tidak perlu melayangkan gugatan. Sebab, warga tidak merasa bersengketa dengan siapa pun.  “Kami tidak ada tawar menawar, karena ini adalah lahan kami. Apapun persoalannya akan kami rebut kembali. Silakan kalau BWJ minta urusan ini diselesaikan di pengadilan. Tapi kami memegang teguh pendirian. Masalahnya lahan ini milik masyarakat dan datanya kuat. Jadi tidak perlu mengajukan gugatan,” ucapnya.

Ia menyesalkan sikap BWJ yang tidak menepati hasil kesepakatan untuk membuktikan data kepemilikan lahan. Posisi Pemkab juga dipertanyakan, karena tidak menghadirkan BPN. “Ini yang jadi janggal. Padahal sudah sepakat hari ini akan membuktikan data masing-masing kepemilikan lahan di lokasi. Faktanya BWJ tidak bisa menunjukkan selembar data pun. Pemerintah ini sebenarnya seperti apa? Mengundang BPN saja tidak bisa menghadirkan,” ujar Uneh. Meski demikian, Uneh akan mengajukan permohonan ke BPN untuk membantu pengukuran aset lahan milik warga yang diklaim BWJ.

Sementara itu, Camat Panimbang yang mewakili Pemda, Suaedi Kurdiatna mengatakan, awalnya perwakilan BWJ mengutus juru bicara, Maheno. “Akan tetapi, tiba-tiba muncul Kunto. Harusnya BWJ tetap mengutus juru bicara pertama sehingga persoalannya jelas. Lain seperti sekarang, penjelasan juru bicara BWJ yang baru tidak akan nyambung dengan persoalan awal. Menurut Edi, persoalan ini harus diselesaikan secara hukum agar cepat tuntas. Persoalan itu akan disampaikan ke pimpinan. (IF)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here