BPKD Kabupaten Pandeglang Datangi OPD Penunggak Pajak

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang akan mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) yang kendaraan dinas (Randis) menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kabid Aset BPKD Pandeglang Muslim Taufiq mengatakan, pihaknya akan mendatangi setiap kantor OPD yang memiliki aset dinas, khususnya kendaraan bermotor.

“Iya ada memang beberapa kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Insya Allah kami akan melakukan penyisiran, ada rekomendasi juga dari Samsat. Tapi kan, kalau penyisiran pas datang ke OPD, ternyata randisnya sudah rusak berat, kan tidak elok juga. Insya Allah lima hari ke depan, kita validkan dulu datanya,” kata Muslim kepada Kabar Banten, Kamis (4/7/2019).

Namun, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan OPD mana yang randisnya menunggak, sebab dalam RKA sudah dianggarkan untuk pembayaran pajak dan BPKB.

“Nanti kita lihat saja, memang sudah dianggarkan, tapi kita akan lihat dulu apakah yang nunggak pajak ini ternyata masih ada atau tidak, harus valid. Kita juga sudah imbau untuk memperhatikan itu kepada seluruh OPD,” ujarnya.

Dalam proses penghapusan pajak, kata Muslim, pihaknya menginginkan kevalidan data terlebih dahulu. Sehingga, tidak bisa menyebutkan dinas mana yang paling banyak menunggak pajak kendaraannya.

“Saya tidak bisa sebutkan, karena proses pemilihan dan pemilahan sedang berjalan, tapi nanti dikabarkan. Misalnya untuk sementara randis di dinas ini nunggak paling banyak, di dinas itu paling sedikit, nanti kita kabarkan. Karena kan tidak enak, kalau seandainya kendaraan dinas menunggak pajak,” ujarnya.

Menurutnya, untuk proses penghapusan pajak tersebut bisa dilakukan, apabila randis sudah dilelangkan. Sebab, kata Muslim, untuk mengajukan penghapusan pajak harus dilampirkan SK lelang dan tanda tangan bupati.

“Dari seribu lebih yang menunggak pajak itu, kami pilah dulu dan jumlah akhirnya berapa. Sementara itu, data yang dikirim kan itu plat merah, sedangkan konotasinya kan pasti ke Pemda ya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi pendataan dan penetapan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten wilayah Pandeglang Ervi mengatakan, kemungkinan besar sudah banyak kendaraan yang sudah tidak digunakan. Akan tetapi, jika tidak terpakai diharapkan secara langsung memberikan laporan secara tertulis kepada pihak Bapenda.

“Mungkin ada sebagian kendaraan yang sudah tidak terpakai. Maka dari itu, harus kroscek juga ke bagian setempat. Karena jika memang sudah tidak layak pakai, mereka bisa mengajukan untuk pemblokiran,” tuturnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here