BPK Uji Petik Dokumen di Setwan Banten, Belanja BBM Pejabat Membengkak

SERANG, (KB).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menemukan belanja bahan bakar minyak (BBM) dalam pos anggaran Sekretariat DPRD Banten yang membengkak atau melebihi ketentuan hingga Rp 405.777.600 dari penyediaan barang dan jasa perkantoran tahun anggaran 2018 senilai Rp 1.022 931.200.

Informasi yang diperoleh, Sekretariat DPRD Banten telah merealisasikan belanja bahan bakar minyak/gas pada kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.022 931.200. BBM tersebut, digunakan untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas pimpinan DPRD, pejabat eselon dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Banten.

Namun dalam realisasinya, BPK menemukan pembengkakan anggaran lebih dari Rp 405 juta untuk belanja BBM tersebut. Temuan itu, mencuat dari hasil uji petik dokumen pertanggungjawaban belanja BBM kepada satu pejabat eselon II, empat pejabat eselon III, 12 pejabat eselon IV dan 24 pejabat fungsional di sekretariat DPRD. Dalam laporan itu, diketahui bahwa personil tersebut mendapatkan kupon BBM dengan volume bahan bakar yang melebihi ketentuan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Banten Furqon menjelaskan, temuan BPK itu disebabkan oleh banyaknya pegawai eselon IV di lingkungan setwan yang menggunakan kendaraan roda empat. Padahal dalam peraturan gubernur (Pergub), kata dia, pejabat eselon IV tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan selain roda dua.

“Itu bukan kelebihan. Tapi masalahnya, eselon IV yang seharusnya megang motor malah diberikan kupon untuk kendaraan roda empat karena dia megang kendaraan itu. Padahal di pergubnya (eselon IV) tidak diperkenankan (menggunakan kendaraan roda IV),” kata Furqon saat menanggapi temuan pembengkakan belanja BBM di anggaran Setwan Banten, Senin (24/6/2019).

Ia beralasan, banyaknya eselon IV yang menggunakan kendaraan roda empat karena mobilitas mereka di lapangan juga cukup padat. Sehingga, pemberian kupon untuk volume BBM kendaraan dinas di lingkungan Setwan Banten juga ikut meningkat.

“Terutama di setwan, banyak eselon IV yang mobilitasnya tinggi. Makanya, semuanya pada pegang kendaraan roda empat. Kita juga enggak berani lah kalau anggaran itu sengaja dilebihkan. Diperencanaannya juga pasti enggak bakal di acc,” ujar Furqon.

Dalam temuan BPK, juga tercatat bahwa jabatan sekretaris atau eselon II dan jabatan kepala bagian atau eselon III, telah menerima bantuan BBM sebanyak 156 liter per bulannya. Padahal seharusnya, sesuai ketentuan bantuan bahan bakar tersebut hanya diberikan sebanyak 120 liter perbulan.

Temuan pembengkakan paling tinggi dicatat oleh BPK dalam pos anggaran penerima bantuan BBM untuk jabatan kepala sub bagian atau eselon IV. Dalam anggaran ini, para pejabat seharusnya hanya mendapat bahan bakar sebanyak 36 liter setiap bulannya. Namun dalam realisasinya, menjadi membengkak sebanyak 156 liter perbulan.

Namun demikian, Furqon memastikan bahwa temuan tersebut telah diselesaikan oleh Sekretariat DPRD Banten. Kata Furqon, para pejabat yang mendapat kelebihan bantuan BBM diminta untuk merogoh koceknya secara pribadi untuk penggantian anggaran yang akan dikembalikan ke kas negara.

“Itu kan dipakai (kendaraannya) oleh masing-masing. Jadi, harus dikembalikan juga oleh masing-masing karena itu emang diterima pribadi. Nanti hasil pengumpulannya, disetorkan ke kas negara,” tutur Furqon.

Selain itu, Furqon memastikan pengembalian tersebut berlaku bagi setiap pejabat yang menerima kelebihan anggaran belanja bantuan BBM. Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan, kata dia, juga sudah memberikan ultimatum agar temuan tersebut segera diselesaikan.“Pak Sekwan sudah ultimatum, secepatnya harus segera diselesaikan. Kelihatannya memang lagi ditertibkan semua sama BPK. Mungkin dimuilai dari sekwan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan memastikan temuan BPK tersebut pihaknya selesaikan sebelum rapat paripurna penyerahan LHP BPK Pemprov Banten minggu lalu. Selain itu, anggaran yang membengkak sesuai temuan BPK juga sudah disetorkan kembali ke kas negara.

“Sudah kami setorkan kembali ke kas negara sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh BPK. Jadi, temuan itu sudah langsung kami selesaikan dan kita langsung mengikuti rekomendasi dari BPK,” katanya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

Uji petik BPK Terhadap Dokumen Pertanggung jawaban

  • 1 pejabat eselon II
  • 4 pejabat eselon III
  • 12 pejabat eselon IV
  • 24 pejabat fungsional

Hasil Uji Petik

Belanja BBM Membengkak Rp 405.777.600 

Penyebab Pembengkakan :

  • Banyak eselon IV pemegang kendaraan roda empat

diberi kupon BBM roda empat

  • Sekwan/eslon II beserta kepala bagian/eselon III

seharusnya 120 liter per bulan menjadi 156 liter per bulan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here