BPK Periksa Keuangan Daerah

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten turun ke Pandeglang untuk memeriksa indentifikasi pengelolaan keuangan daerah. Identifikasi tersebut merupakan pemeriksaan tahap awal atau disebut pemeriksaan pendahuluan.

Kepala Pengendalian Teknis BPK Kantor Perwakilan Provinsi Banten, Junaedi mengatakan, saat ini belum menemukan catatan yang bisa disampaikan terkait temuan BPK karena baru pemeriksaan pendahuluan.

“Tujuan pemeriksaan menekankan untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengujian terbatas, pengujian substansi terbatas pada akun kas belanja modal. Selain itu, pengujian substansi akun belanja jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Setelah itu baru meningkat ke penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan memantau tindak lanjut hasil keputusan sebelumnya,” kata Junaedi kepada Kabar Banten, di Pendopo Pandeglang, Senin (27/1/2020).

Sementara untuk hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dirilis pada bulan Maret mendatang dengan jangka waktu terhitung dari sekarang.

“Waktu pemeriksaan selama 35 hari dari sekarang sampai tanggal 1 Maret. Saya tegaskan ini baru pemeriksaan pendahuluan,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini belum dapat memberikan hasil pemeriksaan, karena belum menemukan catatan. Namun demikian, dia menyarankan kepada publik agar membuka LHP (laporan hasil pemeriksaan).

“Soal catatan, kita kan baru mau periksa, nanti kita periksa dulu. Kami belum tahu ini udah tahun lalu catatannya dan mungkin kalau itu ada laporannya di LHP. Selama pemeriksaannya kami sampaikan kepada kepala daerah dan LHP bisa diakses oleh publik. Karena dokumen itu akan menjadi milik publik,” ucapnya.

Menanggapi hasil identifikasi pendahuluan tersebut, lanjut Junaedi, semuanya akan dirilis pada Maret mendatang secara formal. Saat ditanya soal pemeriksaan aset, Jubaedi akan memeriksa aset tersebut.

“Kita lihat juga kapitalisasinya, tentang pengelompokan dalam akun sesuai tidak dengan akunnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, saat ini BPK sedang memeriksa pengelolaan keuangan. Sekda menargetkan hasil pemeriksaan bisa kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP seperti tahun lalu.

“Entri meetingnya ada pemeriksaan reguler selama sekian hari dan objek pemeriksaannya apa saja. Yang jelas diperiksa itu terkait dengan tata pengelolaan keuangan daerah. Kami targetkan WTP, saya rasa sekarang sudah mulai menurun temuannya,” kata Pery. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here