BOP Kabupaten Tangerang Baru Terserap 50 Persen

TANGERANG, (KB).- Pada pengujung tahun anggaran 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tangerang mengungkap serapan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi lembaga PAUD, TK, dan Kelompok bermain di Kabupaten Tangerang terserap minim.

Kepala Sub-Bagian (Kasubag) BPKAD Kabupaten Tangerang Edi Supriyatna mengatakan, dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 23 miliar, penerima bantuan baru menyerap dana sekitar Rp 11 miliar. ”Artinya Rp 12 miliar yang belum terserap,” katanya, Senin (4/11/2019).

Dengan progres serapan anggaran tidak sampai 50 persen itu dengan waktu yang hanya sedikit lagi, dia memprediksi BOP sebesar Rp 12 miliar terancam tidak terserap.
Menurut dia, salah satu penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran BOP tersebut, karena ribuan lembaga pendidikan belum mengajukan proses pencairan. Ia menuturkan, sekitar 1067 PAUD yang belum mengajukan pencairan tahap kedua ke BPKAD melalui Dinas Pendidikan (Dindik).
Sementara, Kepala Dindik Kabupaten Tangerang Saefullah memastikan tidak ada masalah terkait dengan pengumpulan syarat pencairan BOP.
“Sudah ada 90 persen lebih berkas lembaga yang sudah masuk,” ujarnya. Dinas Pendidikan, ujar dia, saat ini sedang membuatkan NPHD (Nota Pengantar Hibah Daerah) untuk lembaga yang sudah selesai persyaratannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP PAUD. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya minimal sekolah sudah memiliki 12 siswa, memiliki izin operasional, dan masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat mengatakan, secara teknis pengalokasian BOP tersebut, berada di Dindik melalui dana alokasi khusus (DAK). Namun, BPKAD hanya ketitipan anggaran yang bersumber dari dana perimbangan yang harus ada di BPKAD.
“Kami menerima daftar nominatifnya dari tim verifikasi yang dibentuk oleh Dindik. BPKAD tidak ikut campur atas siapa saja pihak yang berhak menerima dana tersebut,” ucapnya.
Dalam menentukan pihak penerima BOP, tutur dia, Dindik yang mengusung data definitif berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan hasil koordinasi dengan Kemendikbud. Kemudian, dibuatkan dalam surat keputusan bupati. “Dasar kami dalam mengalokasikan dana tersebut berdasarkan SK Bupati,” katanya. (H-36)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here