Bonus Demografi, SDM Menjadi Prioritas Dalam Pembangunan

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Sonny Harry B Harmadi, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Munas IV Koalisi Kependudukan Indonesia, di Hotel Santika Premiere, ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (11/9/2019).*

TANGERANG, (KB).- Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Sonny Harry B Harmadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas dalam pembangunan lima (5) tahun kedepan. Kenapa SDM menjadi prioritas? karena Indonesia berada dalam bonus demografi. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya, untuk pertama kalinya menyebut bonus demografi dan syarat untuk mewujudkan lompatan kemajuan Indonesia adalah dengan cara memanfaatkan bonus demografi.

“Jadi, Indonesia punya potensi yang begitu besar dengan bonus demografi dan kalau bonus demografi ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan, maka kita mengalami loncatan yang luar biasa.  Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan mampu mentransformasi bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan jika bisa menciptakan SDM unggul,” ujar Sonny saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) IV Koalisi Kependudukan Indonesia dengan tema ‘Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Penduduk Indonesia yang Inovatif, Mandiri, Responsif, dan Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0’, di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (11/9/2019).

Sonny mengatakan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 diproyeksikan sekitar 266 juta jiwa. Salah satu titik waktu yang akan menjadi acuan untuk mencapai kemajuan adalah tahun 2045.

“Di tahun 2045, saat itu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 318 juta jiwa. Tetapi dengan asumsi angka kelahiran (TFR) mulai tahun 2020 sudah dibawah target 2,1. Jadi, kalau program keluarga berencana berhasil, kita akan mencapai jumlah penduduk sebanyak 318 juta jiwa di tahun 2045. Tetapi jika meleset, perkiraannya bisa mencapai 325 juta sampai 330 juta jiwa. Ini merupakan tugas kita bersama untuk memastikan bahwa program keluarga berencana bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sonny mengatakan, hasil proyeksi penduduk berdasarkan survei data penduduk (SUPAS) tahun 2015 menunjukan bahwa rasio ketergantungan yang menjadi indikator bonus demografi, akan berada di titik terendah selama periode 2020 sampai 2024 dan diperkirakan bahwa puncak bonus demografi terjadi pada tahun 2020 sampai 2030.

“Presiden Jokowi mengatakan bahwa puncak periode bonus demografi akan terjadi di tahun 2020 sampai 2024. Tapi faktanya, puncak periode bonus demografi memendek menjadi hanya 2020 sampai 2021. Berarti kita punya waktu hanya satu tahun untuk melakukan loncatan memanfaatkan periode bonus demografi  yang begitu sempit. Kalau kita melakukan cara-cara yang biasa, kita tidak akan mencapai kemajuan yang besar. Kita bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi lompatan bonus kesejahteraan buat Indonesia kalau kita melakukan terobosan-terobosan atau inovasi dan strategi yang bisa dilaksanakan untuk menuju lompatan kemajuan,” ujar Sonny.

Ia mengatakan, sejak januari 2011 dirinya menerima estafet kepemimpinan koalisi kependudukan Indonesia, ia merasakan perkembangan yang begitu cepat. Selama 8 tahun terakhir, koalisi kependudukan sudah terbentuk di 33 provinsi tapi dirinya melihat baru sebagian provinsi yang aktif. Sedangkan beberapa provinsi lainnya muncul saat rakernas namun tidak mudah untuk mengangkat isu kependudukan di tingkat daerah, ujarnya.

Selama 8 tahun memimpin koalisi kependudukan bagi dirinya merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan. Ia menilai bahwa koalisi kependudukan semakin lama semakin memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa. “Saya berharap organisasi ini bisa terus berkembang menjadi organisasi yang dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan Indonesia,” ujar Sonny.

Ketua Panitia Munas IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dra. Kasmiyati, M.Sc saat menyampaikan laporan.*

Sementara itu, Ketua Panitia Munas IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dra. Kasmiyati, M.Sc dalam laporannya menyampaikan bahwa sebelum Munas ke-4 koalisi kependudukan ini, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan di seluruh provinsi di Indonesia bekerjasama dengan BKKBN Provinsi dan koalisi kependudukan.

Di tingkat pusat kami telah melakukan kegiatan di antaranya, Pertama, dialog terbatas kerjasama antara Kompas, BPS, BKKBN, dan BNK. Kedua, dialog remaja di SMK Negeri 2 Kota Serang dan dialog kampus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kerjasama koalisi kependudukan dan BKKBN Provinsi Banten. Ketiga talkshow di metro tv dengan tema bonus demografi dan tentang kepindahan ibukota Negara ke Kalimantan timur, ujarnya.

“Terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, Ketua koalisi kependudukan Provinsi Banten dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten beserta jajaran, yang telah memfasilitasi kegiatan sebelum maupun pada pelaksanaan Munas. Terimakasih kepada Menteri PMK yang telah memfasilitasi terlaksananya Munas ini dan juga kepala BKKBN, Kepala BPS, media elektronik dan media cetak, pihak sponsor serta berbagai pihak yang telah mendukung acara Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia,” ujar Kasmiyati. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here