BKD Pandeglang tidak Akan Gelar Mutasi

PANDEGLANG, (KB).- Enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pandeglang 2020, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang tidak akan menggelar mutasi pejabat. Sekalipun hal itu dilakukan harus seizin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu dikatakan Sekretaris BKD Pandeglang Masitoh kepada Kabar Banten, Kamis (7/11/2019).

Ia menjelaskan, soal proses mutasi pejabat BKD akan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Meskipun mutasi perlu digelar, tentu BKD akan meminta izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Pelantikan masih boleh dilakukan, tapi harus ada izin dari kemendagri. Mengurusnya ke kemendagri sulit dan ribet dan itu sudah menjadi ketentuan aturan enam bulan sebelum Pilkada dan sesudah Pilkada untuk tidak melakukan pelantikan,” ucap Masitoh.

Menurut dia, aturan tidak boleh melakukan pelantikan enam bulan sebelum Pilkada telah termaktub juga dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.

”Dalam pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” ucapnya.

Hal hampir senada disampaikan Asda 1 Pemkab Pandeglang, Ramadani. Ia menyatakan tidak keberatan jika terdapat larangan melakukan rotasi mutasi jabatan sebelum enam bulan pelaksanaan Pilkada. ”Kita akan patuhi, kalau memang sudah diatur dan sudah ada aturannya kita harus patuhi,” ujarnya.

Baca Juga : Bawaslu Larang Mutasi Pejabat Pemkab Pandeglang

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang melarang setiap agenda mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang. Larangan tersebut disampaikan Bawaslu, karena Pandeglang memasuki tahun politik berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, larangan untuk tidak menggelar mutasi, rotasi maupun promosi pejabat karena dikhawatirkan rentan terjadi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) secara sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu, larangan tersebut diberlakukan enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Apalagi Pilkada Pandeglang akan diikuti oleh peserta dari calon petahana atau kepala daerah yang sedang menjabat. Jadi untuk mencegah terjadi ketidaknetralan pejabat sebaiknya tidak melakukan proses mutasi,” tuturnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here