BKD Kabupaten Pandeglang Usulkan P3K ke Pusat

Ali Fahmi Sumanta, Kepala BKD Pandeglang*

PANDEGLANG, (KB).- Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang mengusulkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat.

Namun demikian, BKD meminta pemerintah pusat agar tidak memberlakukan penerimaan tenaga tersebut dengan sistem computer assisted test (CAT) saat seleksi penerimaan pegawai tersebut. Sebab, jika diberlakukan seleksi, BKD khawatir akan menyulitkan peserta dan berdampak pada tingkat kegagalan seleksi.

Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, usulan tenaga P3K tanpa seleksi itu karena melihat pengalaman saat penerimaan CASN banyak yang gugur. Berdasarkan data dari 2.800 pendaftar, angka kelulusan murni tidak mencapai 5 persen.

“Kalau menggunakan seleksi CAT, kami pesimistis hasilnya bisa maksimal. Pengalaman saat CASN tahun kemarin saja banyak yang gugur, apalagi jika diterapkan kembali sistem seleksi pada penerimaan calon tenaga P3K,” kata Ali Fahmi Sumanta kepada Kabar Banten, Jumat (1/2/2019).

Menurut Fahmi, pada penerimaan P3K mendatang, pihaknya akan memprioritaskan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 7.800 pegawai. Namun persoalannya, sebagian di antara mereka merupakan pegawai yang sudah melewati usia 35 tahun dan minim pengetahuan teknologi.

“Untuk itu, kami berharap tidak menggunakan CAT, manual saja, karena honorer di Pandeglang banyak yang sudah tua dan tidak paham teknologi. Sedangkan loyalitas mereka sudah puluhan tahun mengabdi ke pemerintah dan masyarakat. Sangat tidak fair jika rekrutmen calon tenaga P3K disamakan dengan sistem yang ada saat ini,” kata Fahmi.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penerimaan P3K. Sebab, di tingkat pusat pemberlakuan wacana itu masih menuai kritik, karena sistem penggajian bagi tenaga P3K belum menemui titik terang.

“Memang kalau dibebankan ke APBD kami merasa berat. Seharusnya APBN yang menanggung anggaran, karena status mereka sama dengan ASN. Jadi saat ini belum diputuskan pembiayaannya melalui apa,” ucapnya.

Meski begitu, lanjut Fahmi, pihaknya tetap menyiapkan segala keperluan untuk menghadapi penerimaan P3K. Bulan ini BKD akan memvalidasi 7.800 tenaga honorer. Saat ini banyak tenaga honorer bidang pendidikan yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Padahal kenyataannya, mereka sudah meraih gelar sarjana.

“Kami akan memvalidasi data sebelum memulai proses P3K. Lalu menghitung kekuatan dimasing-masing OPD. Total tenaga honorer 7.800 orang. Jumlah ini akan kembali divalidasi. Yang diprioritaskan bagi lulusan S1. Makanya saat ini kami sedang mendata pegawai yang masih terdata sebagai lulusan SMA. Karena aturannya harus S1. Itu mutlak,” tuturnya.

Fahmi berharap, pemerintah pusat memberi kesempatan lebih besar bagi tenaga honorer. Idealnya, komposisi penerimaan P3K 60 persen untuk honorer dan 40 persen bagi kalangan umum. Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mendukung rencana tersebut. Apalagi, kata dia, selain kebutuhan pegawai juga karena masih banyak yang honorer. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here