Bisa Berdampak Pada Pelayanan, Rumah Sakit di Banten Keberatan Turun Kelas

SERANG, (KB).- Rumah sakit yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Banten keberatan atas rekomendasi turun kelas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Keberatan tersebut, disampaikan pengelola rumah sakit dalam rapat PERSI Banten, di salah rumah sakit di Tangerang, Senin (22/7/2019).

“Kami semua RS (rumah sakit) yang keberatan, diberi waktu 28 hari sejak tanggal 15 Juli, untuk klarifikasi dengan menginput kembali data-data, sesuai format dan upload data pendukungnya. Nanti berkirim surat ke Kemenkes (RI) dan dinkes provinsi, kabupaten/kota sesuai kelas RS-nya,” ujarnya Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banten H. A Drajat.

Dia mengatakan, rekomendasi penurunan kelas oleh Kemenkes RI merupakan tindaklanjut dari kredensialing yang dilakukan BPJS dengan rumah sakit yang sudah bekerjasama. Krendensialing, biasanya dilakukan sebelum kerjasama atau perpanjangan kerjasama dilakukan.

“Hasil kredensialing oleh BPJS dikirim ke Kemenkes, dengan catatan menurut BPJS pada saat kredensialing tidak sesuai lagi dengan penetapan kelasnya. Mungkin sudah ada perubahan SDM atau beberapa sarana yang belum tersedia, atau sudah tidak berfungsi. Jadi, pihak BPJS mungkin ingin memastikan bahwa RS yang kerjasama dengan BPJS, kelasnya memang sesuai,” ujarnya.

Ia berharap Pemprov Banten melalui BKD Banten turun tangan untuk membantu RSUD Banten meningkatkan kelas, khususnya berkaitan penambahan dokter. Sebab, saat ini ada beberapa dokter spesialis/subspesialis PNS yang mengajukan proses mutasi ke Provinsi Banten. Namun, informasinya prosesnya masih nyangkut di BKD Banten.

Padahal, dokter spesialis dasar, subspesialis dasar atau spesialis lain dibutuhkan rumah sakit. Hal tersebut mengacu pada persyaratan yang tertuang Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit.

“Ada juga yang belum diizinkan oleh kabupatennya. Padahal jumlah jenis dokter spesialis di tempatnya sudah melebihi, sementara di provinsi masih kurang. Seandainya ada kebijakan yang dibangun antar provinsi dan kabupaten/kota, barangkali persoalan pemerataan dokter spesialis ini teratasi. Toh jika bekerja di RSUD Banten pun yang dilayani kan masyarakat kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara, untuk RSUD kabupaten/kota hanya masyarakat setempat saja yang dapat dilayani. “Selain itu solusi lain adalah merekrut tenaga dokter spesialis non ASN dengan tawaran honor yang menarik. Kalau sepenuhnya diserahkan pada internal RSUD Banten barangkali kemajuannya lambat, ada hal yang kewenangannya di luar RSUD Banten,” katanya.

Surati Kemenkes

Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP), juga keberatan dengan rekomendasi Kemenkes. Rumah sakit milik Pemkab Serang, termasuk dalam daftar rumah sakit di Banten yang direkomendasikan turun kelas dari B ke C.

“Keberatan pasti. Jadi, ini memang sudah diterima suratnya. Rekomendasi Kemenkes itu, beberapa RS di Banten memang direkomendasikan dari Kemenkes untuk turun kelas,” ujar Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati.

Meski demikian, kata wanita yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Kabupaten Serang tersebut, rekomendasi penurunan status ini masih belum final. Pihaknya diberikan waktu 28 hari untuk menyatakan keberatan. “Kami sangat keberatan. Karena dari kriteria yang ada, kami harus sudah B dan mampu dipertahankan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, status B itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya ketersediaan SDM, keberadaan dokter, dokter spesialis dan sub spesialis, kemudian sarana dan prasarana.

“Kami sudah memenuhi standar kelas B. Kami lagi menulis surat, untuk keberatan itu ditujukan kepada Dirjen Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sama kabupaten. Karena kalau kelas B, nanti yang review dinkes provinsi. Dari sana dilaporkan ke Kemenkes. Kalau oke, nanti di-review ulang dari review kemarin,” tuturnya.

Ia mengatakan, adanya penurunan status ini akan sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Sebab, klasifikasi rumah sakit adalah tipe maksimal.

“Artinya, kalau kelas C tidak boleh ada pelayanan sub spesialis. Kami ada seperti urologi. Kalau kelas C, disamping tidak ada pelayanan sub spesialis, juga tarif yang diklaim BPJS lebih kecil. Kemudian, memang pelayanan juga lebih sedikit dibanding kelas B. Jadi kalau kelas C, pelayanan sedikit, SDM sedikit, sub spesialis engak ada, paket klaim BPJS lebih kecil,” tuturnya.

Disinggung soal penyebab turunnya status tersebut, Sri mengatakan sebenarnya yang terjadi adalah karena proses input data yakni masih ada beberapa SDM yang belum terinput.

“Sebetulnya sudah diverifikasi oleh dinkes provinsi, sekarang sedang rapat di Siloam. Karena dia (Siloam) juga turun jadi C. Itu kalau kasat mata, enggak mungkin di Siloam kan banyak sub soesialis. Sebetulnya hanya input data. Penurunan enggak ada hubungannya dengan hutang BPJS,” katanya.

Baca Juga : 21 Rumah Sakit di Banten Turun Kelas

Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan penurunan status ini adalah kebijakan Kemenkes. Penurunan kelas tersebut, terjadi pada semua rumah sakit, termasuk Siloam. “Semua itu termasuk Siloam,” ujarnya.

Meski demikian, kata Tatu, RSDP masih diberi waktu untuk klarifikasi. Menurut Tatu, Direktur RSDP sangat meyakini dengan laporan data dan bisa kembali statusnya menjadi B.

“Ini di berlakukan untuk semua RS. Kami juga kaget, karena tidak ada informasi sebelumnya. Kami akan berupaya. Karena kalau dilihat dari fasilitas, pelayanan, dan akreditasi kami paripurna. Ini point tinggi untuk RS. Nanti akan kami sampaikan ke kementrian,” tuturnya.

Konsultasi

Bukan hanya Pemkab Serang, Pemeritah Kabupaten Lebak juga akan melakukan konsultasi dengan Kemenkes terkait indikator Rumah Sakit Adjidarmo yang direkomendasikan turun dari kelas B ke C. Meskipun sifatnya rekomendasi, akan tetapi hal tersebut dinyatakan belum final.

Asisten Daerah (Asda III) Pemkab Lebak, Dedi Lukman Indepur mengatakan, dari 21 RS di Banten yang direkomendasikan Kemenkes mengalami penurunan kelas, salah satunya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo. Namun untuk penyebab atau indikatornya, kata dia, belum diketahui.

“Kami sedang mempelajari atau evaluasi. Kami juga akan mengkonsultasikan ke pihak Kemenkes, apa indikatornya RSUD Adjidarmo bisa turun dari Kelas B ke C,” kata Dedi.

Secara terpisah Kepala Seksi Bagian Humas RSUD Adjidarmo Lebak, Budi Kuswandi mengatakan, hasil review yang disampaikan Kemenkes dianggap meresahkan rumah sakit umum atau pemerintah. “Kami saja belum mengetahui apa indikatornya. Karena, penurunan tersebut belum ditetapkan atau belum final,” kata Budi.

Dia menjelaskan, kedepan masih ada waktu selama 28 hari untuk memperjuangkan RSUD Adjidarmo agar tidak mengalami penurunan kelas. Sebab, menurutnya, hingga saat ini pelayanan sudah memenuhi kriteria. “Mungkin hasil review Kemenkes yang menyebabkan turunnya kelas dari B ke C. Salah satunya, minimnya tenaga dokter disini,” katanya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here