Bertolak Belakang dengan Program Pemprov Banten, WH Protes Penurunan Kelas RS

SERANG, (KB).- Bukan hanya pihak rumah sakit (RS), Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) juga memprotes rekomendasi penurunan kelas 21 RS di Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kebijakan tersebut, menurut WH, bertolak belakang dengan program pemprov yang sedang mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

“Itu yang kita protes. Kalau kita melihat kebijakan ini kontra produktif, ketika pemerintah daerah sedang mengembangkan dan meningkatkan kualitas rumah sakit pelayanan. Ini menjadi ironi,” ujar Gubernur Banten usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XXI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Banten, Selasa (23/7/2019).

Mantan anggota DPR RI ini mempertanyakan alasan Kemenkes RI memberikan rekomendasi penurunan kelas rumah sakit di Banten. Padahal, Pemprov Banten terus meningkatkan kualitas rumah sakit. Salah satunya yang sudah dilakukan di RSUD Banten dengan penambah sumber daya manusia (SDM).”Kita melakukan peningkatan di bidang kesehatan, apa alasannya,” ujarnya.

Baca Juga : Bisa Berdampak Pada Pelayanan, Rumah Sakit di Banten Keberatan Turun Kelas

Menurut dia, RSUD Banten juga dianggap sudah memenuhi standar rumah sakit kelas B. Pemprov Banten sudah mengangkat spesialis dengan enam poliklinik. Bahkan, pemprov juga sedang membangun rumah sakit yang diikuti dengan peningkatan kapasitas. “Kita tingkatkan tapi tiba-tiba kenapa diturunkan degradasi peringkatnya,” ucapnya.

Ia menduga, rekomendasi penurunan kelas tersebut berkaitan dengan pelayanan asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, BPJS penurunan kelas tersebut terkesan dilakukan secara tiba-tiba. “Apa ada kaitan dengan pelayanan? Ini kita lagi coba pertanyaan,” tuturnya.

Pihaknya akan menyampaikan keberatan kepada Kemenkes RI atas rekomendasi penurunan kelas. Dalam penyampaian keberatan tersebut, pihaknya akan menunjukkan bukti penunjang khususnya untuk RSUD Banten. Bukti penunjang akan membantah bahwa rekomendasi penurunan kelas tidak tepat.”Saya tugaskan sekda melakukan koordinasi, membuat proposal rumah sakit provinsi,” katanya.

Ajukan klarifikasi

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banten H. A Drajat menuturkan, rumah sakit di Banten yang direkomendasikan kelas merasa keberatan. Mereka akan mengajukan klarifikasi dengan mengajukan data berikut dokumen pendukung.

“Kita semua RS (rumah sakit) yang keberatan diberi waktu 28 hari sejak tanggal 15 Juli, untuk klarifikasi dengan menginput kembali data-data, sesuai format dan upload data pendukungnya. Nanti berkirim surat ke Kemenkes (RI) dan dinkes provinsi, kabupaten/kota sesuai kelas RS-nya,” ujarnya.

Rekomendasi penurunan kelas oleh Kemenkes RI merupakan tindak lanjut dari kredensialing yang dilakukan BPJS dengan rumah sakit yang sudah bekerja sama. Krendensialing biasanya dilakukan sebelum kerja sama atau perpanjangan kerja sama dilakukan.

“Hasil kredensialing oleh BPJS dikirim ke Kemenkes, dengan catatan menurut BPJS pada saat kredensialing tidak sesuai lagi dengan penetapan kelasnya. Mungkin sudah ada perubahan SDM atau beberapa sarana yang belum tersedia, atau sudah tidak berfungsi. Jadi pihak BPJS mungkin ingin memastikan bahwa RS yang kerja sama dengan BPJS kelasnya memang sesuai,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here