Bersihkan Fasum dan Larang Mudik, Pemerintah Sanksi Tegas Pelanggar PSBB Jilid 3

TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang secara resmi menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan jilid III.

Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang No. 29 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjabarkan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan physical distancing, social distancing, dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

“Selain itu untuk memberikan kepastian hukum pemberian sanksi serta optimalisasi PSBB dalam mencegah bertambahnya angka penyebaran,” ujarnya.

Asisten Tata Pemerintahan Pemkot Tangerang Ivan Yudhianto menjelaskan tentang kewajiban setiap masyarakat maupun pedagang untuk senantiasa menggunakan masker apabila berkegiatan di luar rumah yang jika kedapatan tidak menggunakan masker maka akan diberikan sanksi.

“Sanksinya bisa berupa sanksi sosial yaitu membersihkan fasilitas umum (fasum) selama dua jam. Atau penyitaan kartu identitas serta denda sebesar 50.000 rupiah,” jelas Ivan.

Pemberian sanksi dilakukan oleh petugas satpol PP didampingi kepolisian.

Sementara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melarang warganya untuk tidak mudik saat pandemi covid-19 ini. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

“Kami melarang masyarakat melakukan mudik, baik dari Tangerang ke DKI Jakarta, atau Tangerang ke luar Jawa atau ke mana pun. Sehingga covid-19 ini tidak terus menyebar di Kabupaten Tangerang. Karena dikhawatirkan lebaran ini terjadi pergerakan masyarakat yang cukup signifikan,” ujarnya.

Selain itu, Zaki menjelaskan, perpanjangan PSBB tahap ketiga di Kabupaten Tangerang, proses pengawasannya akan lebih diperketat. Perpanjangan PSBB itu sendiri, ia menambahkan, akan dimulai 18-31 Mei 2020.

“Pelanggar tidak menggunakan masker di tempat umum akan diberikan sanksi. Masyarakat juga harus tertib ikuti aturan PSBB,” jelasnya.

Zaki menambahkan, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai covid-19 di Kabupaten Tangerang.

“Apapun yang kita atur kalau rakyat tidak mau maka itu tidak akan ada gunanya. Ayo bahu membahu untuk mencegah dan memutus mata rantai covid-19,” katanya.

Setuju Relaksasi PSBB

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyetujui rencana relaksasi PSBB Covid-19. Pertama pertimbangannya karena PSBB sudah sudah lama dilaksanakan atau sampai dua tahap.

“Saya kira yang menjadi pertimbangan kedua menjelang hari raya, ekonomi memang harus hidup,” ungkap Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie.

Menurut dia, selama PSBB diberlakukan kegiatan ekonomi dibatasi sampai pukul 22.00 WIB. Mungkin dalam relaksasi itu bisa dilonggarkan lagi menjadi 24 jam dan nanti akan lihat seperti apa pertimbangannya.

“Saya sepakat dengan relaksasi. Nanti diatur mana yang boleh dibuka, berapa jam. Sekarang ini kan kita atur kegiatan ekonomi masyarakat diatur, malah mungkin masih bisa longgarkan lagi,” jelas Benyamin.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, pernyataan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo bahwa umur 45 boleh bekerja itu juga ia pikir satu hal yang positif. Benyamin prediksi nantinya akan bertahap umur 50 tahun ke bawah boleh bekerja dan seterusnya.

“Saya pikir ini memang momentumnya sangat tepat karena angka penderita Covid ini kan sudah landai di Daerah-daerah ini transmisilokan enggak ada,” jelasnya.

Seperti diketahui Gubernur Banten, Wahidin Halim sudah mengeluarkan surat keputusan Nomor 443.Kep.157-Huk/2020 tentang penetapan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya hingga 31 Mei 2020. Sedangkan Penerapan PSBB gelombang kedua di wilayah Tangerang Raya berakhir Ahad (17/5/2020) pukul 23.59 WIB. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here