Bersengketa dengan Perusahaan, Tiga Warga Pulau Sangiang Divonis 4 Bulan Penjara

Suasana sidang putusan tiga warga Pulau Sangiang, Kabupaten Serang yang bersengketa dengan perusahaan PT Pondok Indah Kalimaya di PN Serang, Selasa (23/4/2019).*

Tiga warga Pulau Sangiang, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Lukman, Mardaka, dan Masrijan mendapat vonis hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan. Vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang atas kasus sengketa warga dengan PT Pondok Kalimaya Putih (PKP), Selasa (23/4/2019).

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Epiyanto tersebut, ketiga warga Pulau Sangiang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana melawan hak orang lain yang berhak atas tanah di pulau itu. Ketiga warga lokal ini terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada ketiga terdakwa dengan pidana selama 4 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak bisa dijalani terdakwa, kecuali ada putusan hakim yang menyimpulkan lain, karena terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 8 bulan berakhir,” kata Epiyanto saat membacakan amar putusan yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon Agus Suhardaya.

Vonis majelis hakim ini, lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Sebelumnya, ketiga terdakwa warga Pulau Sangiang dituntut hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, berterus terang, dan memiliki tanggungan keluarga,” ujar Epiyanto.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Cilegon Agus Suhardaya, terdakwa sebelumnya dituding menggunakan hak tanah milik PT Pondok Kalimaya Putih berupa hak guna bangunan sejak 2011-2017. Padahal di tanah tersebut sudah berdiri plang pemberitahuan dilarang masuk dan memanfaatkan tanah.

“Terdakwa mendirikan rumah dari kayu lalu disewakan ke wisatawan dengan harga Rp 500.000 perhari. Mereka juga tanpa izin memanfaatkan lahan PT PKP selaku pemilik hak guna bangunan seluas 40.000 meter persegi. Tanah tersebut oleh terdakwa ditanami pohon kelapa dan setiap panen menghasilkan Rp 60.000,” ucap Epiyanto.

Atas putusan itu, kuasa hukum warga Pulau Sangiang dari LBH Rakyat Banten Arfan Hamdani dan JPU Kejari Serang Agus Suhardaya masih pikir-pikir untuk melakukan banding atau menerima putusan hakim. “Pikir-pikir,” tuturnya.

Di luar ruang persidangan, kuasa hukum warga Pulau Sangiang dari LBH Rakyat Banten Carlos Silalahi mengatakan, kasus hukum yang menjerat ketiga kliennya terkesan dipaksakan untuk diangkat sebagai perkara pidana. Padahal menurutnya, warga tersebut sudah tinggal di Pulau Sangiang selama puluhan tahun.

“Warga sudah menduduki pulau tersebut secara turun temurun yang mayoritas penduduk asli. Warga merasa tidak pernah menjual tanah atau mendapatkan ganti rugi atas tanah yang digarap oleh warga,” katanya.

Dia pun menegaskan, LBH Rakyat Banten akan terus menempuh jalur hukum agar ketiga warga Pulau Sangiang tersebut mendapatkan keadilan. “Ya, kita akan terus menempuh semua prosedurnya. Termasuk melakukan banding ke persidangan,” tuturnya. (Rifat Alhamidi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here