Rabu, 26 September 2018

Berobat Gratis Pakai KTP, Gubernur Banten Yakinkan Pemerintah Pusat

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menilai, peraturan mengenai program jaminan kesehatan nasional (JKN) belum secara keseluruhan menyentuh masyarakat, di mana masih ada 2 juta masyarakat Banten yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh karena itu, Pemprov Banten hadir untuk menanggung biaya pasien yang belum tercover tersebut.

“Selama peraturan itu belum menyentuh keseluruhan masyarakat, ada kewajiban pemda. Masa pemda mau bantu yang belum punya BPJS itu enggak boleh. Di mana salahnya? kata Wahidin kepada wartawan, seusai rapat rutin bulanan di Kantor Bappeda, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (5/3/2018).

Pria yang akrab disapa WH ini mengatakan, pihaknya memberikan pengertian kepada pemerintah pusat bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan yakni masih banyak warga Banten yang belum memiliki BPJS Kesehatan. “Enggak perlu melobi (presiden). Cuma kita memberikan pengertian saja, bahwa kita ini ada yang belum terselesaikan, yang belum tersentuh kan,” kata mantan Wali Kota Tangerang ini.

Ia menjelaskan, berbicara kewajiban seharusnya memang rakyat lah yang wajib membayar iuran BPJS kesehatan tersebut. Namun, faktanya banyak warga yang tidak mampu membayar. “Sebenarnya kalau wajib, rakyat dong yang wajib, bukan pemerintah daerahnya. Pemda mendukung. Tapi kalau rakyat tidak punya duit, gimana? Harusnya kita boleh membayar orang sakit yang belum punya BPJS. Kan gampang. Masa orang sakit enggak punya duit kita suruh pulang,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kegigihannya memperjuangkan program berobat gratis menggunakan KTP tersebut bukan karena beban atas janji-janjinya ketika masa kampanye dulu. “Program pemda ini sebenarnya bentuk atau rasa tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat Banten. Bukan soal kampanyenya, tapi tanggung jawab sosial untuk menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Mengenai surat dari Kemenkes tanggal 13 Februari 2018, menurutnya ada perbedaan pendapat soal integrasi jamkesda dengan JKN. “Ada beda pendapat ya. Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalannya yang belum dapat BPJS mau diapain? Kita anggarkan setiap tahun untuk (klaim) peserta BPJS, tapi kan masih ada yang belum tercover,” ujarnya.

Ia menilai, jika pemprov membiayai keseluruhan 2 juta warga melalui BPJS kesehatan terlalu berat. “Kita sebetulnya membidik pasien yang tidak punya BPJS, tapi harus dilayani. Itu. Kalau pemerintah yang tanggung terlampau berat, hampir Rp 600 miliar. Selain kita bantu Rp 100 miliar untuk BPJS, kita juga ingin bantu yang belum tercover, yaitu ketika sakit kita bayarin. Prosesnya silakan integrasi, enggak ada masalah,” ujarnya.

Menurutnya, sejatinya konsep JKN, jamkesda, jamkesmas, dan BPJS itu sama. “Mengintegrasikan, soal konsepnya sama. Cuma sampai hari ini ada kewajiban warga, sebenarnya kewajiban warga kan, tapi mereka yang enggak mampu gimana? kata gubernur.
Lalu bagaimana nasib program tersebut? WH memastikan akan tetap berjalan dengan program yang sudah direncanakan.

Sebab, menurutnya dalam surat Kemenkes tidak ada larangan meski disebutkan tidak ada rujukan hukumnya. “Mereka tidak melarang juga. (soal tidak ada rujukan), kita berpegang pada itu, ada aturan yang mewajibkan masyarakat untuk memiliki BPJS. Tetapi ketika kewajiban itu belum bisa dilaksanakan, pemerintah salahnya dimana,” tuturnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, pemprov harus menjalankan program tersebut sesuai arahan Kemenkes. “Solusinya adalah pemprov segera menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan atau diintegrasikan ke program JKN-KIS,” ujarnya singkat. (RI)***


Sekilas Info

Peringatan HUT ke-18, Pemprov Banten Siapkan Pesta Rakyat

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *