Berlokasi di Kawasan Boru, Pemprov Banten Bangun Rumdin Pimpinan

M Yanuar, Kepala DPRKP Provinsi Banten.*

SERANG, (KB).- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten akan mulai membangun Rumah Dinas (Rumdin) pimpinan pada tahun 2020.

Pembangunan rumdin tersebut direncanakan berlokasi di Kampung Boru, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, tak jauh dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Kepala DPRKP Banten M. Yanuar mengatakan, pembangunan rumdin baru diproyeksikan menelan anggaran antara Rp 15 hingga Rp 19 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Banten 2020. Ia tak menyebut secara gamblang siapa pimpinan yang akan menempati rumdin tersebut.

“Pimpinan itu kan ada tiga, bisa Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan bisa juga Pak Sekda. Soal lokasi kemungkinan ada di Boru,” kata Yanuar saat ditemui usai rapat pimpinan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (13/1/2020).

Ia menuturkan, rumdin yang akan dibangun terletak di Kecamatan Boru, Kota Serang. Pihaknya tak melakukan pembebasan lahan karena lahan yang dipilih sudah menjadi milik Pemprov Banten.

“Kemarin kan kami rencanakan di (dekat) Sport Center, dan anggaran pembebasan lahannya juga sudah disiapkan Rp 6 miliar. Tapi kemungkinan anggaran (pembangunan) itu bisa berkurang, karena lahannya kan di Boru, jadi enggak pakai pembebasan lahan. Itu kan lahan pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga : Rumah Dinas Wagub Banten Diusulkan Rp 15-20 Miliar

Disinggung terkait luas lahan yang digunakan untuk pembangunan rumdin, ia mengaku, tak mengetahuinya secara persis. Agar pembangunan segera terlaksanakan, saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen lelang pekerjaannya.

“Sekarang proses penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri). Nanti setelah itu di-review oleh satgas,” katanya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, belum pernah mengajukan pembangunan rumah dinas Sekda Banten agar satu kawasan dengan rumdin Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang akan dibangun.

“Sekda nggak pernah (ajukan) bikin rumah dinas baru. Enggak ada, enggak ada. Sekda enggak pernah ajukan itu juga,” katanya.

Ia tak mempermasalahkan dibangun atau tidaknya Rumdin Sekda Banten. Menurutnya, dirinya sudah cukup dengan rumdin sewaan yang saat dihuninya.

“Makanya kita cek berapa layaknya. Lalu, kalau memang sesuai aturan dan memungkinkan diperpanjang ya diperpanjang. Kalau tidak yah enggak usah, nyewa di tempat lain,” katanya.

Sebelumnya, Yanuar mengatakan, dinasnya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk pembangunan rumdin Wakil Gubernur Banten Banten Andika Hazrumy pada tahun 2020.

Ia menuturkan, sesuai rencana awal pemprov akan membangun dua rumdin untuk gubernur dan wakil gubernur. Namun, sementara ini pembangunan rumdin diprioritaskan untuk wagub.

“Sementara ini kan tinggal Pak Wagub yang belum. Konsepnya kan kan dua-duanya (untuk gubernur dan wagub). Ya bertahap lah. Sekda belum. Mudah-mudahan enggak nyewa lagi,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten ini, pada September 2019.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, sejak dirinya dilantik pada 2017 belum mendapatkan rumdin.

“Selama ini kalau untuk fasilitas rumah dinas enggak ada. Rumah sendiri saja, kan ada rumah di Serang, alhamdulillah,” katanya.

Menurut dia, pembangunan rumdin yang baru dibutuhkan demi menunjang pelaksanaan tugas.

“Kalau kebutuhan yang melekat di posisi jabatan kan harusnya segera juga. Karena kan rumah dinas itu juga salah satu fasilitas bagi kepala daerah untuk menunaikan kinerjanya lebih maksimal lagi,” ucapnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Banten, diketahui nama paket pekerjaan tersebut yaitu Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan. Tidak disebutkan secara rinci siapa pimpinan yang dimaksud. Nilai pagunya sebesar Rp 19 miliar.

Selain itu, ada juga jasa konsultasi pengawasan pembangunan rumah jabatan pimpinan sebesar Rp 700 juta. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here