Berkedok Toko Kosmetik, BPOM Sita 172.532 Butir Obat Ilegal

TANGERANG, (KB).- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menyita 172.532 butir obat keras ilegal berbagai jenis yang seringkali disalahgunakan. Kepala BPOM RI Penny K Lukito mengungkapkan, penyitaan ratusan ribu obat ilegal tersebut, hasil penggerebekan tiga toko kosmetik di kawasan Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

“Modus pelaku menjual obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan secara terselubung, dengan kamuflase sebagai toko kosmetik,” katanya dalam jumpa pers di lokasi penggerebekan, Selasa (3/12/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemantauan selama sebulan untuk mendapatkan bukti penjualan obat-obatan ilegal tersebut. Dari hasil pemantauan, para pelaku atau penjual yang berjumlah 20 orang, sering mendistribusikan obat-obatan tersebut ke berbagai toko kosmetik di wilayah Kosambi dan Teluknaga.

Adapun 172.532 butir obat ilegal tersebut, merupakan jenis tramadol, hexymer, golongan psikotropika, daftar G, obat tradisional mengandung BKO. “Toko-toko obat dan toko kosmetik tersebut, mendapat omzet hingga belasan juta rupiah per harinya,” ujarnya.

Ia menuturkan, obat-obatan yang disita memiliki dampak negatif bagi tubuh. Dampaknya bisa menimbulkan efek halusinasi bagi pengguna. Di mana efek tersebut ditimbulkan dari obat trihexiphenydyl dan hexymer yang merupakan golongan psikotropika. “Ini bisa seperti fly, halusinasi,” ucapnya.

Pengguna obat tanpa resep atau digunakan secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan dan memengaruhi aktivitas mental serta perilaku pengguna. Mental dan perilaku (pengguna) cenderung negatif,” tuturnya.

Sementara, obat keras jenis tramadol merupakan obat analgetika atau anti nyeri. Obat tersebut, lanjut dia, juga menimbulkan efek halusinasi terhadap penggunanya. “Berdasarkan informasi dari keterangan saksi pembeli, tramadol digunakan untuk meningkatkan stamina, sehingga tidak mengantuk saat bekerja di malam hari,” katanya.

Saat ini, para pelaku telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dijerat pidana dengan pasal 197 dan 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. “Tersangka sudah ada juga dan sudah dilimpahkan untuk ditindaklanjuti. Tapi, yang terpenting bagi BPOM, adalah menelusuri lebih jauh lagi ke hulu yang memproduksi,” ujarnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here