Berkas Permohonan Tripartit Vendor Krakatau Steel Dikembalikan

CILEGON, (KB).- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mengembalikan berkas permohonan mediasi tripartit atas lima vendor penyedia tenaga kerja PT Krakatau Steel (KS), Rabu (14/8/2019).

Pengembalian berkas dilakukan, karena risalah bipartit antara vendor dengan pimpinan unit kerja (PUK) serikat masing-masing vendor dinilai tidak sempurna.

Selain itu, manajemen PT KS tidak hadir dalam pertemuan verifikasi permohonan tripartit lima vendor, Rabu (14/8/2019), sehingga Disnaker Kota Cilegon tidak melanjutkan tahapan pelaksanaan tripartit.

Diketahui sebelumnya, Disnaker Kota Cilegon mendapatkan permohonan mediasi tripartit dari lima vendor. Vendor-vendor tersebut, adalah PT Indo Sarana Usaha (ISU), PT Central Berkat Indonesia (CBI), PT Purna Sentana Baja (PSB), PT Krakatau Perawatan dan Perbengkelan (KPDP), dan PT Kedung Buana Indah (KBI).

Permohonan tripartit lima vendor dilayangkan, setelah mereka gagal membahas pesangon dengan PUK serikat buruh pada rapat bipartit. Oleh karena itulah, Disnaker Kota Cilegon mengagendakan rapat verifikasi, di mana para vendor, PUK serikat buruh, serta manajemen PT KS diundang untuk hadir pada rapat, Rabu (14/8/2019).

“Semua kami undang, sayangnya manajemen PT KS tidak datang. Karena persoalan ini erat kaitan dengan PT KS, kami tidak jadi melakukan verifikasi,” kata Kepala Disnaker Kota Cilegon Bukhori, saat ditemui di ruang kerja, Rabu (14/8/2019).

Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker Kota Cilegon Tuah Sitepu menuturkan, berkas permohonan mediasi tripartit juga masih perlu diperbaiki. Ia telah meminta para vendor untuk memperbaiki berkas permohonan, kemudian melakukan pendaftaran ulang.

“Berkas permohonanya pun tidak sempurna. Jadi, ada yang harus dilakukan kembali oleh para vendor, agar berkas tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kami,” ujarnya.

Sementara itu, Petugas Penyidik Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Rahmatullah mengatakan, ada ketidaksingkronan pembahasan bipartit antara vendor dan PUK serikat buruh. Hal tersebut membuat risalah bipartit mereka tidak dapat ditindaklanjuti Disnaker Kota Cilegon.

“Pada risalah tertuang, vendor melakukan bipartit terkait pemberian pesangon. Padahal, saat ini belum ada buruh yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pemberhentian kerja. Jadi, permohonan ini terlalu cepat,” ucapnya.

Selain itu, bipartit antara vendor dengan PUK serikat buruh dilakukan atas dasar nota pemutusan hubungan kerja antara pihaknya dengan PT KS. Hal tersebut juga dinilai rancu, karena hal tersebut, seharusnya tidak melibatkan buruh.

“Itu kan artinya persoalan bisnis antara vendor dengan PT KS. Tidak seharusnya melibatkan buruh. Toh, buruh outsourcing pada dasarnya bekerja pada masing-masing vendor. Di mana vendor itu juga masih memiliki ikatan kerja dengan perusahaan selain PT KS,” tuturnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here