Berharap Aspirasi Didengar Jokowi, Buruh KS Akan Demo di Jakarta

CILEGON, (KB).- Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) berencana melakukan unjuk rasa di Wisma Baja, Jakarta.

Dari aksi itu, mereka berharap aspirasinya didengar dan bisa bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, atau bahkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Ketua FSPBC Syafrudin saat melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon. Dalam audiensi itu, mereka juga mendesak dewan memanggil Dirut PT KS Silmy Karim untuk dipertemukan dengan para buruh.

Ketua FSPBC Syafrudin saat ditemui usai audiensi, berharap Dirut PT KS Silmy Karim dipanggil untuk melakukan mediasi. Ini dilakukan setelah upaya pihaknya ke Wali Kota Cilegon untuk mendatangkan Silmy gagal.

“Selain ke DPRD, kami juga minta tolong ke Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir untuk bisa mempertemukan kami dengan Dirut PT KS,” kata Syafrudin ditemui di Gedung DPRD Cilegon, Senin (8/7/2019).

Dikatakan Syafrudin, pihaknya pun berencana melakukan unjuk rasa di Wisma Baja, Jakarta. Di Wisma Baja, pihaknya berharap bisa bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, atau bahkan Presiden Joko Widodo.

“Kami akan ke Jakarta dengan massa sekitar 500 orang menggunakan tujuh bus, agar suara kita didengar,” ujarnya.

Syafrudin menjelaskan, PT KS seharusnya melakukan langkah lain sebelum melakukan pemutusan kerja karyawan perusahaan. Pihaknya meminta kepada PT KS untuk mematuhi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika akan melakukan pemutusan kerja.

“Lebih baik pangkas dulu tunjangan para pimpinan, pemotongan jam lembur, dan yang lainnya sebelum PHK. Kita tetap menolak PHK,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon. Ia juga berharap agar pimpinan DPRD Kota Cilegon membuat surat resmi untuk memanggil Dirut PT KS datang audiensi bersama dengan para buruh.

“Jika bukan Dirut, paling tidak pejabat yang bisa mengambil keputusan setingkat Direktur SDM (sumber daya manusia),” kata Ghoffar. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here