Berantas Kemiskinan di Banten, Pemprov dan Pemda Harus Sinergi

SERANG, (KB).- DPRD Provinsi Banten mendorong pemprov dan pemda di Banten bersinergi dalam pemberantasan kemiskinan. Hal itu bertujuan agar angka kemiskinan di Banten yang naik 0.01 persen sebagaimana disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten segera teratasi.

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraini mengatakan, sinergitas antara pemprov dan pemda di Banten penting dilakukan mengingat angka kemiskinan di Banten disumbang oleh daerah. Sinergitas akan membuat pemberantasan kemiskinan berjalan efektif.

“Engga mungkin kita pisahkan hanya melihat dari sisi APBD (Banten). Kemiskinan masyarakat di bawah itu, adanya di kabupaten/kota. Tentunya ini menjadi problem yang harus dicarikan solusi,” ujarnya, Rabu (16/1/2019).

Ia menyadari, setiap kepala daerah memiliki visi berbeda dalam membangun daerah masing-masing. Sinergitas pemberantasan kemiskinan di Banten, secara bersama bisa dilakukan dari sisi yang lain, misalnya dalam peningkatan ekonomi. “Kabupaten/kota juga harus ikut terhadap kebijakan yang kita (pemprov) ambil,” katanya.

Disinggung apakah sinergitas pemprov dan pemda di Banten sudah berjalan, ia tidak membatahnya. Ia meyakini Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini sudah membangun sinergitas dengan pemda di Banten. “Sebagaimana telah diamanatkan undang-undang, gubernur memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah, itulah yang harus diperkuat,” ucapnya.

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Provinsi Banten Naik

Terkait angka kemiskinan di Banten yang naik, ia menjelaskan ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab. Pertama, paket kebijakan pemerintah pusat yang secara berturut memprioritaskan infrastruktur, sehingga berdampak pada minimnya program pemberantasan kemiskinan.”Karena kita berdampak, kita berdekatan dengan ibu kota negara,” tuturnya.

Kedua, kemiskinan juga disebabkan oleh minimnya stimulus kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor swasta. Hal berdampak pada tersendatnya pertumbuhan produksi swasta. “Nilai produksi untuk swasta kalau di indsutri padat modal, masih tertekan terhadap nilai produksi. Selain ada tekanan terhadap kebutuhan peningkatan tarif dasar listrik meningkat, inikan berpengaruh,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa belanja untuk pemberantasan kemiskinan di Banten masih kecil. Misalnya, belanja untuk pemberdayaan UMKM yang bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan hanya 4 persen dari APBD. “Itu juga sangat berpengaruh sehingga memang penyumbang kamiskinan di Banten,” ujarnya.

Proteksi

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai, peningkatan angka kemiskinan di Banten merupakan imbas kebijakan pemprov yang sedang memprioritaskan program padat modal, dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Dampaknya, anggaran untuk program proteksi kemiskinan menjadi berkurang.

“Akan tetapi, kita memang harus mengambil kebijakan itu (pembangunan infrastruktur). Karena di masa depan, dengan infrastruktur kemiskinan akan turun dengan sangat cepat, kesejahteraan akan naik secara cepat,” ucapnya.

Dia mengatakan, kebijakan infrastruktur akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sebab, secara teori infrastruktur akan membuat mobilitas masyarakat menjadi meningkat. Hasil pertanian yang diproduksi petani desa akan dengan mudah dijual.

“Itu sudah terbukti, misalnya dibanyak kecamatan di Pandeglang, kalau jalannya bagus mobilitas distribusi hasil bumi jadi bagus, harganya juga meningkat, kesejahteraan juga bertambah,” ucapnya.

Ia pun mengakui, pada sisi kebijakan infrastruktur memang terlambat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dibanding kebijakan pada sektor ril. “Bertambahnya kemiskinan itu sudah konsekuensi logis dari kebijakan (pembangunan infrastruktur), tapi kebijakan itu akan baik di masa depan,” tuturnya.

Ia meyakini angka kemiskinan di Banten akan turun kembali pada masa yang akan datang. Karena, Pemprov Banten telah menambah penerima Jamsosratu dari 30 ribu rumah tangga sasaran (RTS) menjadi 50 ribu. “Saya juga yakin kebijakan infrastruktur padat modal yang dilakukan Pak WH (Wahidin Halim) sekarang, akan bermanfaat di masa yang akan datang,” katanya.

Dengan catatan, setelah program infrastruktur tuntas pemprov mengalihkan pada kebijakan sektor yang lebih ril. “Karena nanti infrastruktur kita kuat, distribusi mobilitas akses pembangunan menjadi lebih mudah, kemiskinan turun. Tapi kalau kebijakannya masih padat modal, kemiskinan akan terus bertambah,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom, memastikan selama ini pemprov senantiasa berupaya menekan angka kemiskinan. Tak sedikit program yang digulirkan pemprov untuk kepentingan tersebut.

“Tentunya kalau program kita, program provinsi ya memang menekan angka kemiskinan. Tetapi kan itu apakah kemarin memang ada situasi bencana, ada gagal panen, bisa jadi ya (penyebab meningkatkan jumlah warga miskin). Kita mendorong percepatan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi. Pengangguran juga kita tekan,” tutur Muhatrom. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here