Berangbang Belum Memenuhi Syarat Pemekaran

SERANG, (KB).- Keinginan warga Kampung Berangbang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa untuk pemekaran menjadi Desa Berangbang belum dapat direalisasikan. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, daerah tersebut belum memenuhi persyaratan untuk pemekaran.

Sekretaris DPMD Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto menuturkan, rencana pemekaran atau penataan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa masih belum memenuhi persyaratan. Selain itu, saat ini penataan desa yang telah diajukan sejak 2008 tersebut juga masih dalam tahap kajian.

“Kajiannya juga belum selesai dan baru mengajukan. Nanti dilihat dulu dan kami kaji ulang lagi,” katanya kepada Kabar Banten seusai menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Semarang ke Pemkab Serang, Selasa (6/2/2018). Ia mengungkapkan, selain Desa Lontar, di 2018 Desa Batukuda di Kecamatan Mancak juga mengusulkan pemekaran. Namun, setelah dilihat materi usulan dari keduanya dianggap belum memenuhi syarat.

“Batukuda penduduknya baru 6.000, kalau Lontar juga belum. Karena, syaratnya desa induk dan pemekaran itu harus sama-sama 6.000. Suratnya sudah masuk, tapi saya baru lihat sepintas materinya. Syarat utamanya itu luas wilayah dan jumlah penduduk yang utama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pemekaran, syarat administrasi juga harus dipenuhi. Saat ini pemekaran desa disebut penataan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, penataan desa bukan lagi menjadi kewenangan masyarakat desa, melainkan pemerintah daerah atau provinsi. “Artinya, pemerintah lah. Bukan kewenangan mereka untuk mengajukan, kalau sekadar mengusulkan itu boleh-boleh saja,” ucapnya.

Baca Juga: Merasa Dianaktirikan, Warga Berangbang Tuntut Pemekaran

Kemudian, di dalam PP Nomor 43 juga berbunyi, penataan desa baru bisa dilakukan setelah tiga tahun menjadi desa perwakilan. “Desa perwakilan itu begini, dulu sempat ada kantor perwakilan sebelum adanya yang definitif dan itu sama juga, kantor perwakilan desa. Itu nanti dia ada kepala kantor perwakilannya, tapi dari perangkat desa dan tidak boleh ngangkat baru,” tuturnya.

Selama tiga tahun tersebut, kata dia, biaya desa perwakilan harus berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa induknya, yakni Lontar dalam hal tersebut. Kemudian, perangkat desa perwakilan tersebut harus berasal dari desa induk. “Itu pakai perbup aturan pendiriannya,” katanya.

Kemudian, untuk pengusulan diperbolehkan dari desa. Jika kemudian menurut dinasnya memenuhi syarat untuk dimekarkan, maka akan diterbitkan perbup pemekaran desa. “Nah, perbup itu nanti dengan segala macam persyaratan desanya kami kirim ke pemerintah provinsi untuk dapat rekomendasi, setelah itu diajukan ke pusat,” ujarnya. (DN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here