Selasa, 22 Januari 2019

Bentuk Tim Pendampingan BUMDes

LEBAK, (KB).- Anggota Komisi III DPRD Lebak, Dian Wahyudi menilai, pemerintah ke depan perlu membentuk tim pendamping dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal itu diperlukan untuk meminimalisasi potensi terjadinya kegagalan pengelolaan BUMDes, seperti yang terjadi sekarang ini.

“Saya kira, ke depan pengelolaan BUMDes harus benar-benar terarah, dimulai dari menggali potensi desa, pertemuan partisipasi warga atau perwakilan desa,” kata Dian Wahyudin, Ahad (13/1/2019).

Soal BUMDes yang gagal dan harus mengembalikan dana penyertaan modal, kata dia, teknisnya tentu harus sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga harus ikut membantu menyehatkan dengan membentuk tim pendampingan dari DPMPD, apalagi jika cukup banyak BUMDes yang gagal.

“Pemerintah harus mendiagnosa atau menggali apa penyebab kegagalan BUMDes itu. Agar ke depan BUMDes tidak sampai gagal,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 73 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dalam kondisi tidak sehat. Pengelolaan BUMDes tersebut terpaksa dibekukan. Dari total 227 BUMDes yang terbentuk, sebanyak 166 BUMDes baru melakukan usaha rintisan dengan penyertaan modal tahun 2017. Dan 61 di antaranya berjalan dengan penyertaan modal tahun 2015 dan 2016.

BUMDes yang dinyatakan tidak sehat itu untuk sementara akan dibekukan. Selain itu, akan dilakukan juga pertanggungjawaban oleh pengurus, yang harus dilakukan melalui Musyawarah desa (Musdes).

Terkait hal tersebut, DPMPD Lebak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keberadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam monev tersebut, pengelola BUMDes yang usahanya tak berjalan diminta mengembalikan dana penyertaan modal. (PG)*


Sekilas Info

Anggota Dewan Partai Amanat Nasional Di-PAW

LEBAK, (KB).- Jarnuji Manap, anggota DPRD Lebak dari Partai Amanat Nasional (PAN) diganti dalam agenda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *