Selasa, 20 Februari 2018

Benarkah akses Pendidikan Menengah di Banten Masih Bermasalah… ?

Dalam sebuah release Kompas disebutkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah masih menjadi kendala bagi sebagian anak-anak usia sekolah. Meskipun jumlah anak-anak yang mengalami hambatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah karena putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya terbilang kecil, kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan, terutama bagi anak usia wajib belajar.

Berdasarkan data-data dari Departemen Pendidikan Nasional dalam kurun waktu 2003-2008, terlihat angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar bisa berkisar 1-2 persen setiap tahunnya dari total anak usia 7-15 tahun yang seharusnya masuk dalam usia wajib belajar yang ditanggung negara. Adapun lulusan SMP sederajat yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah lebih dari 10 persen. Sementara itu, lulusan SMA sederajat yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi hampir 36 persen.

Selain kendala ekonomi yang umumnya menjadi persoalan utama anak-anak usia sekolah menuntaskan pendidikannya, masalah sosial-budaya, dan geografis juga jadi kendala. Apalagi, sekolah-sekolah formal umumnya tidak fleksibel dalam aturan dan pembelajarannya sehingga tidak cocok bagi sebagian kelompok masyarakat.

Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR RI, mengatakan meskipun pemerintah sudah mengkalim pencapaian wajib belajar di Indonesia sudah tuntas sejak tahun 2008, kenyataannya masih ada anak-anak usia wajib belajar yang tidak berada di bangku sekolah pada waktu jam sekolah. Akses pendidikan itu harus terus diupayakan menjangkau semua anak tanpa terkecuali. Jika pemerintah memiliki komitmen yang tinggi pada pendidikan, hambatan-hambatan anak dalam sekolah mesti bisa diatasi. Pendidikan nonformal yang lebih fleksibel bagi anak-anak tertentu juga perlu dikembangkan dan kualitasnya ditingkatkan sehingga tidak kalah dengan sekolah forma.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan Nasional menegaskan kebijakan pemerintah dalam pendidikan tetap pada prinsip tidak diskriminatif. Persoalan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Akses pendidikan bukan hanya dibuka lewat jalur formal, tetapi juga dengan penguatan pendidikan nonformal.

Pada tahun 2014 Kompas memberitakan, bahwa siswa dari keluarga miskin yang bisa menikmati pendidikan menengah jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kaya. Hal itu akibat tingginya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Warga miskin pun tertinggal.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, kontribusi rumah tangga untuk sekolah menengah sangat tinggi. Sekitar 45 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan menengah (negeri dan swasta) dibebankan kepada rumah tangga. Begitu pula biaya pendidikan tinggi.

Rata-rata pengeluaran warga per tahun, menurut jenis sekolah, untuk pendidikan di SMA negeri Rp 1,5 juta-Rp 2 juta dan di SMA swasta berkisar Rp 2,5 juta. Pengeluaran untuk pendidikan di SMK negeri berkisar Rp 2 juta dan SMK swasta Rp 2,5 juta. Biaya pendidikan di SMA dan SMK negeri ataupun swasta naik signifikan. Persentase itu tidak mengalami perubahan berarti selama kurun tahun 2009 hingga 2012.

Amich Alhumami, Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Bappenas,  mengatakan bahwa Angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dari tahun 2000-2009 memang meningkat, tetapi penduduk miskin tetap tertinggal.

Ketimpangan

Penduduk di kuantil 1 (Q1), alias penduduk termiskin, yang mengakses pendidikan menengah hanya 27,6 persen dan penduduk di Q2 sebanyak 36,8 persen pada 2000. Persentase itu naik pada 2009, tetapi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk kaya. Pada 2009, penduduk Q1 yang mengakses pendidikan menengah sebanyak 42,9 persen dan penduduk Q2 sebanyak 55,2 persen. Sementara penduduk terkaya (Q5) yang menikmati pendidikan menengah mencapai 72 persen pada 2000 dan meningkat menjadi 75,3 persen pada 2009.

Selain masalah akses pendidikan yang timpang, pendidikan menengah menghadapi masalah mutu. Banyak SMA/SMK belum memiliki laboratorium pendukung. Akibatnya, sebagian besar lulusan tidak memiliki keahlian yang diharapkan. Seperempat dari mereka yang telah bekerja tidak memenuhi harapan pemberi kerja. Demikian Kompas, memberitakan pada 21 April 2014.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada era Pemerintahan SBY, Mohammad Nuh pernah mengatakan bahwa, terdapat dua unsur utama yang sangat penting pada bidang pendidikan. Pertama berupa akses atau ketersediaan, yang kedua adalah keterjangkauan.

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan ketersediaan, yakni akses bagi setiap orang untuk menempuh pendidikan. Terutama bagi para pelajar yang berada di daerah terpencil.

PMU jadi jawaban bagi masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat. Mereka ingin sekolah tapi sekolahnya yang tidak ada. Ada program afirmasi di enam provinsi untuk mengatasi persoalan tersebut. Walauopun Banten tidak masuk dalam kelompok itu, namun masih banyak anak-anaik usia 15-17 yang tidak sekolah. Untuk mengatasi persoalan keterjangkauan dilakukan dengan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan bantuan tersebut diharapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat semakin ringan.

Peningkatan tidak hanya berhenti sampai perluasan akses tapi juga dari segi kualitas. Salah satu persoalan kualitas adalah kurikulum. Sebab memperbaiki kualitas adalah lewat kurikulum. Membangun kompetensi dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Esensi yang paling utama dalam proses pembelajaran adalah kreativitas. Maka, proses dalam pembelajaran harus dikemas agar bisa mengasah kreativitas peserta didik. Selain itu para guru memiliki etika yang baik dalam setiap proses pembelajaran. Guru harus mengajarkan kejujuran. Karena proses pendidikan tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, ada etika yg harus ditanamkan baik kepada para guru maupun murid.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Hajar Dewantoro (2016) disebutkan bahwa Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, adalah SS5 dan SS6 dari Tujuan 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam hal ini, SS5 mendorong pencapaian T3 melalui peningkatan kapasitas akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan strategi pendidikan SMK.

Strategi peningkatan akses pendidikan menengah

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, peningkatan kemampuan manusia dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan manusia yang terampil dan cerdas (skilled labour) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK yang bersifat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi ini tentunya merupakan motivasi dalam pembangunan inovasi dan peningkatan penguasaan teknologi.

Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah antara lain : Pertama,  meningkatkan akses pendidikan menengah, dengan menerapkan strategi: (i) peningkatan ketersediaan SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dan ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang maritim, pertanian, parwisata,industri manufaktur serta ekonomi kreatif; (ii) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ BOSDA bagi seluruh siswa SMK; (iii) pemihakan pada siswa SMK yang miskin untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); (iv) peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan SMK untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (v) penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan SMK yang berkualitas;

Kedua,  pembangunan taman tekno dan taman sains di kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai: (i) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan (ii) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

Ketiga, menyelaraskan bidang studi/keahlian SMK dengan kegiatan ekonomi utama di daerah-fdaerah (kabupaten dan kota) sesuai dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui: (i) pembenahan penjurusan SMK; (ii) pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah; (iii) penerapan KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK; dan (iv) peningkatan proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industry.

Keempat, meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara: (i) penguatan kecakapan akademik siswa SMK, seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (ii) peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja; (iii) pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta (iv) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.

Pendidikan merupakan produk untuk mencetak generasi bangsa sebagai pemimpin bangsa di masa datang. Sekolah sebagai salah satu tempat untuk membentuk karakter dan melahirkan pemimpin bangsa di masa depan merupakan wahana yang penting dimana para calon pemimpin masa depan Indonesia diharapkan dapat belajar, berkerjasama, melakukan eksperimen untuk membawa nama negara Indonesia bersaing di tingkat internasional. Pendidikan yang mempunyai kualitas, merata dan berkuantitas yang cukup diharapkan akan mencetak generasi bangsa yang trampil dan mempunyai daya saing. Sehingga mengembangkan daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan kognitif, afektif maupun psikomotorik pada setiap individu.

Pendidikan di Indonesia sudah terselenggara sampai ke pelosok seluruh Indonesia. Cakupannya sudah meluas, namun akses pendidikan tidak merata antara yang di kota dan jauh di luar pulau/ daerah terpencil. Akses untuk sekolah sampai berkilometer sehingga membutuhkan waktu yang lama dan mejadi kendala bagi anak anak dalam hal transportasi, peningkatan  pendidikan.

Dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pendidikan, ketersediaan guru yang tidak  merata, kualitas guru yang masih kurang, dan fasilitas sekolah yang kurang mendukung. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah terpencil menyebabkan ketertinggalan para siswa di daerah-daerah terpencil tersebut.

Memperluas kesempatan pendidikan hingga jenjang menengah melalui program Wajib Belajar (WaJar) 12 tahun merupakan salah satu prioritas strategis dalam rangka meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Program ini bertujuan agar setiap anak dapat mengikuti jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA). Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 yang baru diundangkan dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Memperluas pendidikan hingga jenjang menengah diyakini memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, fertilitas, kesetaraan gender, pendapatan dan partisipasi masyarakat dan politik. Bagi Indonesia, memperluas kesempatan pendidikan hingga jenjang menengah sudah menjadi suatu keharusan. Kualitas juga akan menjadi perhatian utama. Jika pendidikan menengah atas tidak memiliki kualitas yang baik, perluasan kesempatan pendidikan tidak akan memiliki efek yang diinginkan dalam hal keterampilan tenaga kerja.

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 akan memperkenalkan pergerakan bebas tenaga kerja di ke-10 negara ASEAN. Negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Thailand, telah banyak berinvestasi untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja mereka.

Sedangkan Indonesia yang sebagian besar tenaga kerjanya hanya tamat pendidikan dasar tidak boleh ketinggalan. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja terampil di Indonesia sudah melampaui pasokan atau ketersediaan. Permintaan ini hanya akan meningkat seiring langkah pemerintah yang mendorong rencana pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan mencapai status negara yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2025.

Sebab itu, mengatasi semua tantangan ini akan membutuhkan kerjasama dan konsensus di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah pusat, daerah, kabupaten dan pemerintah kota, sektor swasta serta kelompok masyarakat.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Thamrin Kasman menegaskan Wajar 12 Tahun berdasarkan RPJMN 2015-2019 serta Nawacita merupakan bagian dari payung hukum keberadaan Wajar 12 tahun tersebut. Wajib Belajar 12 tahun mempunyai payung hukum melalui program Presiden tersebut. Dari 7 juta pelajar yang putus sekolah di antaranya 5 juta adalah lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA /SMK sederajat. Terdapat 900 kecamatan di Tanah Air yang belum memiliki SMA sederajat. ini menjadi salah satu penyebab mereka putus sekolah.

Strategi Wajib Belajar 12 tahun

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Thamrin Kasman mengatakan, untuk memastikan semua anak mengenyam 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas baik adalah tujuan yang penting jika ingin mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Sistem pendidikan yang baik itu memberikan keterampilan kognitif dan perilaku dasar yang dituntut pemberi kerja dan diperlukan para pekerja baru agar berhasil.

Terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, pemerataan akses ke sekolah menengah atas, peningkatan akses kesempatan pendidikan yang baik untuk semua dan peningkatan efisiensi sistem pendidikan.

Untuk capai pembangunan inklusif dan perluasan akses pendidikan, sangat penting agar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan mampu menyelesaikan siklus pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang baik, serta pastikan tata kelola perguruan tinggi memungkinkan penyediaan kualitas pendidikan yang baik dan relevan untuk pasar tenaga kerja.

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran mutu pendidikan; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pengelolaan pendidikaan

Ada tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah; Pertama,  Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.

Kedua, Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.

Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNF , sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti).

Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.

Dan Ketiga, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. Tujuan jangka panjangnya adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan yang bercirikan (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan. (Ardius Prihantono S.Sos, M.Si./Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten)*


Sekilas Info

MENGHEMBUSKAN NAFAS SEGAR DALAM POLITIK

Banyak orang bilang politik itu kotor, penuh rekayasa, identik dengan kebohongan dan kemunafikan. seolah bohong-membohongi, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *