Belum Serahkan LHKPN, Seorang Anggota DPRD Banten Terpilih Terancam Penundaan Pelantikan

SERANG, (KB).- Seorang anggota DPRD Banten periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilu serentak 2019, belum menyerahkan tanda bukti penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) ke KPU Banten. KPU memberikan batas penyerahan kepada yang bersangkutan sampai tujuh hari setelah penetapan dewan terpilih.

Anggota KPU Banten Masudi menuturkan, dewan terpilih yang belum menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN tersebut berasal dari Partai Nasdem. “Kita masih menunggu sampai tujuh hari setelah penetapan yah, batas akhirnya,” katanya saat dihubungi Kabar Banten, Selasa (13/8/2019).

Setiap anggota dewan terpilih wajib menyerahkan LHPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanda buktinya kemudian diserahkan ke KPU Banten, untuk dilampirkan bersama berkas pengusulan pelantikan ke Kemendagri.

“Itukan tanda terima LHKPN, itukan bahwa dia melapor ke KPK. Nah tanda terima bahwa dia sudah melapor (LHKPN) itu yang dia kirim ke kita. Nanti yang dia kirim ke kita itu kita satukan dengan berkas pencalonan yang bersangkutan semua, kita gabungkan. Itu nanti kita serahkan semua berkas pencalonan lengkap itu bersamaan dengan surat pengusulan pelantikan ke Kemendagri lewat gubernur,” ujarnya.

Jika sampai batas yang ditentukan belum juga menyerahkan, maka yang bersangkutan terancam penundaan pelantikan. “Misalnya sampai tanggal 19 (Agustus) nanti yang bersangkutan ini tidak menyampaikan tanda terima bukti LHKPN nya, maka yang bersangkutan tidak kita sertakan dalam pengusulan kepada Mendagri lewat gubernur untuk dilantik,” ucapnya.

Penundaan pelantikan bisa dilakukan sampai tanda bukti penyerahan LHKPN sudah diterima KPU Banten. “Jadi sebetulnya yang disanksinya adalah pelantikan ditunda lah sampai lengkap dokumen dianya. Kalau itu (LHPN) tidak menggugurkan status keterpilihan dia. Cuma pelantikannya saja yang ditunda,” tuturnya.

Ia sudah meminta partai untuk segera menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN ke KPU Banten. “Sudah kita sampaikan juga ke partai, bersurat kita sudah sering, kemudian kita kemarin di forum pleno (penetapan caleg terpilih) juga sudah kita sampaikan kepada LO nya kan, untuk segera di proses,” katanya.

Terkait jadwal pelantikan anggota DPRD Banten periode 2019-2024, ia mengatakan, seluruhnya menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Banten. “Kalau pelantikan itu jadwalnya di pemerintah daerah. (Sekretariat DPRD) mereka yang agendakan,” ucapnya.

Ketua KPU Banten Wahyul Furqon membenarkan, seorang anggota dewan yang terpilih pada Pemilu serentak 2019 belum menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN. Akan tetapi, ia meyakini dewan tersebut akan segera menyerahkannya. ” Saya kira memang karena sudah jelas ketentuannya, pemenuhannya akan segera dilakukan,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here