Belum Serahkan LHKPN Jelang Tenggat Waktu, 139 Pejabat Pemkab Serang Terancam Sanksi

SERANG, (KB).- Sebanyak 139 pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terancam mendapatkan sanksi indisipliner. Hal tersebut, karena pejabat belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga menjelang batas akhir penyerahan Ahad (31/3/2019).

Pantauan Kabar Banten, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang tampak sejumlah ASN berada di Ruang Bangrir BKPSDM. Mereka tampak sedang mempelajari tata cara pelaporan LHKPN dengan dibimbing oleh staf BKPSDM.

Kepala Bidang Pengembangan Karir (Bangrir) BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, berdasarkan peraturan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat Ahad (31/3/2019) LHKPN harus sudah disampaikan. “Kalau yang terlambat ditunggu sampai bulan ini harus selesai, bagi yang tidak melaporkan nanti akan ada sanksi hukuman disiplin,” tuturnya saat ditemui di ruangannya, Jumat (29/3/2019).

Untuk di Kabupaten Serang tahun ini yang wajib lapor ada 167 orang, terdari dari pejabat eselon II, III dan IV, namun hingga Jumat (29/3/2019) baru ada 28 orang atau baru 16,77 persen yang baru lapor. “Mungkin karena kesibukan, di awal tahun ini kan banyak program segala macam, terus banyak juga yang gak paham IT. Rata-rata yang belum itu dari kecamatan,” ujarnya.

Adapun para pejabat yang sudah melapor LHKPN, kata dia, di antaranya Sekretaris DPUPR Kabupaten Serang Hanafiah, Uu Faturohman dari Satpol PP, Epi Supriatna Sekretariat DPRD, Muhamad Muhtar dari Inspektorat, Adang Rahmat Camat Ciruas, Damar Wiguna dari Dishub, serta Nurlaela.

Namun, dia menuturkan, masih akan terus menunggu para pejabat lainnya yang belum melapor. Pelaporan tersebut tetap bisa dilakukan pada Sabtu hingga Ahad. Untuk memudahkan para pejabat dalam menyusun LHKPN, pihaknya telah membuka klinik LHKPN di ruang kerjanya dan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Klinik tersebut untuk membantu para pejabat yang belum paham IT.

“Kami datang di situ kami nongkrong di OPD itu, kami bantuin bagi mereka yang sudah lengkap berkasnya, masukin di situ, mungkin satu jam juga selesai, tetapi di samping itu ada juga yang datang langsung ke klinik kami untuk konsultasi,” katanya.

Sementara, Asda I Pemerintah Kabupaten Serang Asep Saepudin Mustopa memastikan, akan menagih terus pejabat yang belum melaporkan LHKPN hingga Ahad (31/3/2019) nanti. Hanya saja untuk perpanjangan waktunya, dia enggan untuk mengumumkan, karena dikhawatirkan semakin lelet.

“Kami akan tagih terus, sosialisasi terus, tapi kalau yang tidak melaporkan kami akan berikan sanksi, pertama kami berikan surat pernyataan tidak puas dari bupati dan yang terberat misalnya penundaan kenaikan pangkat,” ujarnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here