Belum Penuhi Persyaratan, Dana Kelurahan di Kota Serang Terancam tak Cair

SERANG, (KB).- Sejumlah kelurahan di Kota Serang terancam tak bisa mencairkan dana kelurahan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan. Hal tersebut, karena banyak kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu minimnya pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Penerima bantuan DAU tambahan ini kan tidak hanya dananya saja yang disiapkan, tapi juga orang-orangnya. Sumber daya manusia (SDM) pun harus disiapkan, agar dana ini terkelola dengan baik dan orangnya ini harus dari kalangan ASN, minimal empat orang dalam setiap kelurahan,” kata Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang Kosasih, Senin (10/6/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan setiap kelurahan minimal memiliki empat ASN. Dengan masing-masing tugas, yakni lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta bendahara.

“Kota Serang masih kekurangan ASN. Bahkan, ada beberapa kelurahan yang hanya memiliki satu ASN, selebihnya tenaga kerja honorer. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini sedang melakukan pemetaan untuk menempatkan ASN di kelurahan-kelurahan,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemkot serang berupaya memenuhi persyaratan tersebut, agar dalam pengelolaan DAU tambahan bisa berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Supaya nanti tata kelola keuangan nanti dalam dana kelurahan ini, orangnya sudah ada, dan sudah dipetakan oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dana Manusia). Tentunya kami berusaha untuk memenuhi standar tata kelola keuangan ini di tingkat kelurahan,” ucapnya.

Selain menyiapkan SDM, dia juga masih harus memberikan pembinaan kepada ASN yang akan ditempatkan di kelurahan.

“Walaupun nanti orangnya sudah ada, tetap saja masih harus diberikan pembinaan serta arahan untuk tata kelola keuangan, agar DAU tambahan terserap secara baik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, penerima bantuan DAU tambahan harus bisa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018, bahwa dana tersebut, digunakan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan.

“Dalam hal ini, pemberdayaan tersebut melibatkan masyarakat, sehingga kami pun berharap ini sesuai dengan Permendagri 130. Di situ juga sudah jelas tertulis dalam pasal 4 ada empat program dan 16 kegiatan. Acuannya dari situ, jadi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, dana dari APBD tersebut, tidak dicairkan bersamaan dengan DAU tambahan. “Kalau yang 5 persen dari APBD itu tidak cair bersamaan. Tapi, nanti menyusul, karena kan masih harus melalui proses juga. Tapi, yang jelas di tahun ini,” ujarnya.

Terkait minimnya ASN di kelurahan, dia akan berkoordinasi dengan BKPSDM dan pihak terkait. “Nanti akan dikoordinasikan. Insya Allah bisa terpenuhi, supaya semuanya rata dan menyeluruh,” ucapnya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here