Belum Mengakomodasi Budaya Banten, Raperda Kebudayaan Perlu Direvisi

SERANG, (KB).- Sejumlah tokoh masyarakat mendorong agar DPRD Provinsi Banten merevisi beberapa pasal yang terdapat dalam raperda pengelolaan pelestarian kebudayaan. Salah satunya, konsep kultur budaya di Banten yang belum mengakomodasi budaya masyarakat Banten yang berasal dari luar Banten.

Guru Besar UIN SMH Banten Prof. Tihami menuturkan, di Banten terdapat keragaman budaya yang tidak hanya asli Provinsi Banten, di Banten juga terdapat budaya yang berasal dari masyarakat luar provinsi yang tinggal di Banten. Contohnya, banyak masyarakat Banten asal minang yang budayanya minang, ada juga orang bugis yang budayanya bugis.

“Saya mau itu ada dalam perda, tadi sudah saya kasih masukan di dalam rapat,” katanya usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (19/3/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, Guru Besar UIN SMH Banten Prof. Tihami, Ketua Kenadziran Banten Tb. Abbas Waseh, tokoh Banten Khatib Mansur, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten, dan beberapa unsur budayawan.

Pada prinsipnya, ia mendukung kehadiran perda tersebut. Perda ini nantinya bisa melindungi kebudayaan daerah sebagai salah satu identitas masyarakat Banten. Menurutnya, perda tentang kebudayaan harus berimplikasi pada pelestarian kebudayaan.

“Kalau bagi saya memaknai pengelolaan kebudayaan itu sama saja seperti merawat kebudayaan. Maka saya rasa perlu adanya regulasi atau aturan yang mengatur tentang kebudayaan,” ujarnya.

Ketua Umum Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Tb. Abbas Waseh berharap, kehadiran perda tersebut dapat mengembangkan budaya maupun adat istiadat yang ada di Provinsi Banten. “Dan budaya ini juga bisa menjadi simbol atau ikon bagi masyarakat Banten,” ucapnya.

Kebudayaan Banten selama ini belum dipayungi regulasi yang kuat. Akibatnya, ada penyelenggaraan festival budaya yang pelaksanaannya belum dibiayai oleh pemerintah.

“Sebagai contoh festival budaya keraton, ada kerajaan kesultanan yang dibiayai pemerintah, karena di daerahnya sudah memiliki payung hukum. Sementara di Banten, kita sudah komunikasikan baik dengan Pemkot Serang dan Pemprov Banten, dan jawaban mereka nggak berani karena belum ada payung hukum,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, RDP yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk meminta masukan terkait raperda pelestarian kebudayaan yang saat ini diusulkan.”Kita bahas secara partisipasif. Karena kita menitikberatkan pada bagaimana pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan di Banten agar bisa jadi aset pembangunan terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM),” tuturnya.

Pelestarian dan pemanfaatan

Menurut dia, Banten memiliki kebudayaan yang luar biasa. Atas dasar itu, perda tersebut akan ditekankan pada pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya. “Dan kita juga dorong agar kebudayaan bisa diarusutamakan dalam dunia pendidikan,” katanya.

Ia menargetkan raperda tersebut rampung pada tahun ini. Pihaknya juga akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam pasal-pasal yang ada dalam naskah akademik. “Dan dikolaborasi dengan masukan-masukan dari stakeholder-stakeholder,” ujarnya.

Diketahui, DPRD Banten mengusulkan raperda pengelolaan pelestarian kebudayaan. Usulan raperda ini telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Banten bersamaan dengan raperda lain.

Pertama, raperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Kedua, pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Banten. Keempat, raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kelima, raperda tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Provinsi Banten. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here