Belum Dapat Penyertaan Modal, SBM Andalkan Kerja Sama Pihak Ketiga

Pihak Serang Berkah Mandiri (SBM) mengungkapkan, sakarang SBM masih mengandalkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan rutinnya di tahun ini. Hal tersebut dikarenakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tersebut, saat ini masih melakukan pembenahan dan belum mendapatkan penyertaan modal.

Komisaris SBM Isbandi Ardiwinata Mahmud mengatakan, sementara ini SBM masih berusaha untuk melakukan inisiasi mencari permodalan sendiri. Hal tersebut dilakukan baik melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau terus melakukan penggalian potensi dari SBM.

Ia menuturkan, sebelumnya SBM juga sempat menggunakan dana pinjaman untuk melakukan kegiatannya. Namun demikian, saat ini pinjaman tersebut sudah tuntas.

“Itu karena di kami ada lembaga keuangan, jadi kami optimalkan. Tapi, semua sudah beres. Enggak gede sih cuma untuk tutupin kegiatan rutin SBM saja, di bawah Rp 3 miliar,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di Lingkungan Pemkab Serang, Senin (30/3/2020).

Disinggung soal permintaan dana penyertaan modal dari Pemkab Serang, dia mengatakan, pihaknya tidak terlalu fokus pada masalah tersebut. Sebab, yang menjadi fokus utamanya saat ini, yaitu bagaimana SBM mengoptimalkan potensi potensi daerah, agar bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau kami enggak fokus pada penyertaan modal,” ujarnya.

Ia mengatakan, sementara ini SBM belum banyak melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan baru sebatas berinisiasi memunculkan potensi daerah, agar bisa menjadi sumber PAD.

“Belum (ada kegiatan) masih perencanaan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju. Yang penting SBM berjalan dan kami lakukan pembenahan, supaya lebih baik. (Target pembenahan) inginnya secepatnya, karena kondisi begini agak sulit koordinasi,” ucapnya.

Baca Juga : Penyertaan Modal BUMD Pemkab Serang Bergantung Hasil Kajian Investasi

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Imam Gozhali menuturkan, untuk penyertaan modal SBM saat ini peraturan daerah (perda)-nya masih dikaji.

“Jadi, perda itu nanti, karena lagi dibentuk pansus artinya di situ mana saja BUMD yang mau dikasih permodalan dari hasil pansus ini. Kalau SBM bisa dan tidak terbentur dari aturan mungkin kami kasih modal gitu,” tuturnya.

Ia mengatakan, untuk BUMD yang dikategorikan sakit saat ini ada dua, yakni LKM Ciomas dan SBM. Hal tersebut yang kemudian mendorong dibentuknya pansus tentang perubahan penyertaan modal.

“Intinya (penyertaan modal) untuk mendorong BUMD tersebut. Cuma nanti berapa yang diberikan hasil kesepakatan tidak diakomodir nilainya. Waktu tidak terbatas, karena kami terbentur dengan anggaran ada enggak. Kalau anggaran ada ya perlu cuma, karena kami terbentur anggaran balik lagi kami ke dana ada tidak,” katanya.

Ia menuturkan, penyelesaian perda tersebut, kini terhambat akibat adanya wabah Covid-19.

“Karena, situasi seperti ini akhirnya pansus tidak jalan. Baru kompre cuma kami harus ada analisa, finalisasi, dengan adanya wabah corona yang sedang menghantui di Kabupaten Serang akhirnya semua kegiatan dihentikan, karena berbenturan dengan maklumat kapolri dan edaran pemerintah,” ujarnya.

Disinggung soal upaya apa yang harus dilakukan untuk mendorong SBM, agar maju, politikus Gerindra tersebut menyebutkan salah satunya harus ada suntikan dana yang diberikan pemkab.

“Karena, SBM tidak bergeraknya, karena tidak alokasi dana yang ada, akhirnya dia macet di pertengahan. Lagi-lagi kami harus alokasikan dana, makanya kami bentuk perda yang sekarang sedang dipansuskan tentang penyertaan modal. Itu payung hukumnya nanti,” tuturnya. (Dindin Hasanudin)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here