Belum Ada Payung Hukum, Pemerintah Sulit Berikan Insentif Guru PAUD

Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Banten menyelenggarakan gebyar PAUD sebagai salah satu rangkaian untuk menyosialisasikan Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas, beberapa waktu lalu.*

SERANG, (KB).- Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) A Rasim mengatakan, saat ini belum adanya payung hukum untuk kesejahteraan tenaga pendidik PAUD. Akibatnya, pemerintah sulit untuk memberikan insetif kepada tenaga pendidik tersebut.

“Dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal (PNF), yakni penghargaan dan penghasilan bagi guru PAUD nonformal dalam Undang-Undang No 20/2003 disebut Pamong. Sehingga PAUD formal seperti Taman Kanak-kanak (TK) sudah ada yakni UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen,” kata Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Banten A Rasim, di Kantor Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Banten, Selasa (5/11/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mereview istilah pamong PAUD menjadi guru. Sebab, dalam undang-undang tersebut istilah insentif bagi pamong PAUD belum ada.

“Sehingga, aturan kebijakan daerah untuk memberikan insentif tersebut belum ada payung hukumnya. Walaupun pemerintah daerah sudah ada yang menganggarkan untuk insentif tersebut namun jumlahnya masih kurang, karena keterbatasan anggaran,” ucapnya.

Selama ini, belum diberikan insentif tersebut karena istilah tersebut. Artinya, pamong merupakan masyarakat yang secara mandiri. Sehingga, pemerintah daerah belum maskimal untuk memfasilitasi pendidik PAUD yang mestinya mendapatkan hak yang sama termasuk sertifikasi.

“Kami juga sedang mengusahakan agar mempunyai payung hukum untuk kesejahteraan tenaga pendidik PAUD. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang mengusahakan itu termasuk sertifikasi guru,” katanya. (DE/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here