Sabtu, 23 Februari 2019

Belasan Pejabat Pemprov Banten Dinonjobkan

SERANG, (KB).- Belasan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinonjobkan. Sebab, mereka melakukan sejumlah pelanggaran, seperti tidak pernah masuk selama dua bulan berturut-turut, menikah lagi dan menggunakan uang negara.

Informasi yang dihimpun wartawan, belasan pejabat tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten, seperti Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat serta Biro Pemerintahan.

Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang dinonjobkan. “Itu mah kaitannya absen dua bulan engga masuk-masuk, kawin lagi, ada yang pake uang negara, disidang dia harus kembalikan (uang negara), nonjobkanlah,” ujarnya saat didemui di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (10/1/2019).

Untuk jumlahnya, mantan Wali Kota Tangerang ini tidak menyebutkan secara pasti. Menurut hitungannya pejabat yang dinonjobkan itu dalam jumlah yang banyak. “Banyak sebenarnya,” kata pria yang juga mantan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Ia memastikan, penonjoban telah dilakukan melalui serangkaian mekanisme seperti memberikan teguran terlebih dahulu. Penonjoban juga memperhitungkan tingkat kesalahan yang dilakukan. “Kalau engga salah masa saya nonjobkan,” ucapnya.

Mutasi bulan depan

Saat disinggung terkait rencana rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov Banten, ia mengatakan, dalam waktu dekat tidak akan melakukannya. Sebab, rotasi dan promosi harus menyesuaikan dengan prosedur yang ada.”Harus nunggu aturan ASN dulu, misalnya untuk pejabat Eselon II harus nunggu dua tahun,” tuturnya.

Disinggung apakah rotasi dan promosi juga menunggu seleksi terbuka Sekda Banten yang sedang berjalan selesai, ia tidak membantahnya. “Tapi yang penting pejabat dua tahun baru bisa diganti. Yang lain kan ngikuti, Eselon II, III dan IV. Februari (bulan depan) kayaknya ya (rotasi dan promosi dilakukan,” ujarnya.

Khusus untuk rotasi, ia mengaku masih dalam tahap konsultasi. Bersamaan dengan itu pihaknya juga sedang mempersiapkan instrumen untuk pengukuran kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Banten. “Dari pembangunan 2018 kita tahu mana yang optimal dan tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Sekda Banten Ino S Rawita tidak mengetahui secara jelas nama-nama pejabat yang dinonjobkan. “Jadi kalau begini ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), kan hasil rapatnya kita engga tau yah. Jadi siapa-siapanya di kepala BKD yang paham,” katanya. (SN)*

 


Sekilas Info

Pendaftar Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Banten Membeludak

SERANG, (KB).- Pendaftar seleksi calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten periode 2019-2023 membeludak. Sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *