Belanja Hibah Pemprov Banten Capai Rp 1,2 Triliun

SERANG, (KB).-
Realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) Pemprov Banten per 15 Juli 2019 mencapai 26,20 persen atau sebesar Rp 27,771 miliar dari pagu Rp 105,979 miliar. Sedangkan belanja hibah sudah mencapai 52,98 persen atau sebesar Rp 1,224 triliun dari pagu Rp 2,310 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam bimbingan teknis tata cara penyusunan pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos tahun anggaran 2019. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (18/7/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pihaknya senantiasa mengingatkan penerima untuk berhati-hati menggunakan dana hibah dan bansos. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Pemprov Banten, harus dipertanggungjawabkan.

“Sebagai informasi, untuk realisasi belanja hibah dan bansos per 15 Juli 2019, untuk belanja dengan pagu Rp 2,310 triliun terealisasi sebesar Rp 1,224 triliun atau 52,98 persen. Belanja bansos dengan pagu Rp 105,979 miliar terealisasi sebesar Rp 27,771 miliar atau 26,20 persen,” ujarnya.

Pelaporan dana hibah dan bantuan sosial harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Selain pertanggungjawaban, penggunaan dana hibah dan bansos juga diharapkan terlaksana sebagaimana yang diinginkan.

Menurutnya, hampir setiap tahun pemprov mendapatkan catatan-catatan pemeriksa terkait belanja hibah dan bansos. Catatan yang paling banyak adalah kelengkapan administrasi dan kepatuhan melaporkan penggunaan hibah dan bansos. “Belanja hibah dan bantuan sosial selalu menjadi pusat perhatian baik oleh stakeholder (pemangku kepentingan), maupun oleh pihak pemeriksa,” katanya.

Agar dana hibah dan bansos tidak berujung pada permasalahan, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, laporan penggunaan hibah/bansos. Kedua, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD, atau proposal yang telah disetujui. Ketiga, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Keempat, kelengkapan administrasi harus disampaikan kepada gubernur paling lambat pada 10 Januari tahun anggaran berikutnya. “Sehingga apa yang kita lakukan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berujung pada masalah hukum. Ini juga sebagai salah satu upaya kami mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sudah tiga tahun kita peroleh pada laporan keuangan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, penyelewengan atau prilaku koruptif jelas sangat merusak citra Banten.Untuk itu, pihaknya pun telah menjalin kerja sama dengan KPK untuk melakukan pengawasan. “Apapun akan saya bongkar jika memang terindikasi korupsi,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here