Beberapa Kali Berganti Kepala Daerah, Banten Dinilai Belum Berkembang Signifikan

SERANG, (KB).- Provinsi Banten dinilai masih memiliki banyak masalah yang belum terentaskan, jelang usianya ke-18 tahun. Meskipun sudah beberapa kali berganti kepala daerah, sejumlah sektor di Provinsi Banten dianggap belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Refleksi 74 Tahun Kemerdekaan RI yang dilaksanakan DPD Partai Gerindra Banten di Graha Mahesa, Kota Serang, Senin (26/8/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut DPRD terpilih dari Partai Gerindra, Ketua DPD Gerindra Banten Desmond J Mahesa, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani serta undangan dari mahasiswa dan organisasi masyarakat. Sebagai narasumber, hadir Guru Besar UIN SMH Banten H.MA Tihami, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, pengamat politik LIPI Lili Romli dan Rektor UMT Ahmad Amarullah.

Guru Besar UIN SMH Banten H.MA Tihami menuturkan, dari pertama menjadi provinsi sampai saat ini, Pemprov Banten memang sudah menunjukkan banyak capaian kinerja di hampir semua sektor pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

“Nah ini diakui sesuai dengan yang dilaporkan oleh pimpinan daerah, yang biasanya pada sidang tahunan. Khususnya pada peringatan hari jadi Provinsi Banten, laporan oleh pimpinan daerah yang menyebutkan capaian kinerja mereka,” katanya.

Meski demikian, dari laporan keberhasilan tersebut masih terdapat sejumlah catatan. Catatan ini diketahui dari riset dan kajian, yang salah satunya dilakukan Dewan Riset Daerah (DRD) Banten. “Itu masih terdapat catatan-catatan, jadi yang dilaporkan keberhasilan itu ditemukan catatan,” ujarnya.

Pertama dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten sampai tahun 2018 masih di kisaraan angka 9,19 atau jalan di tempat. “Artinya rata-rata masyarakat Banten ini sekolahnya itu hanya sampai kelas 3 SMP. Itu dari sejak berdirinya Provinsi Banten sampai dengan 2018 angka ini susah sekali bergerak,” ucapnya.

Masyarakat yang sekolah hanya sampai kelas 3 SMP, paling banyak ditemukan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. “Artinya, bahwa garapan di bidang pendidikan kita belum memiliki kemampuan yang signifikan menaikkan angka sekolah,” tuturnya.

Ia mengakui, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Banten sampai 2018 ada perubahan di banding sebelum menjadi provinsi. “Sebelum jadi provinsi lebih rendah sekitar 8 koma sekian, tahun 2018 (berada di angka) 9,19. Artinya tetap di SMP itu. Sekolah banyak dibangun, lembaga pendidikan banyak dibangun, tapi ya angkanya menunjukkan seperti itu. Apakah masyarakat kita tidak bersekolah, sulit sekolah, karena jarak, karena tempat atau karena dana, karena biaya dan sebagainya,” katanya.

Terkait anggaran pendidikan, ia belum mengetahui realitas pelaksanaannya. Sehingga belum mengetahui apakah anggaran pemda cukup, untung atau tidak. “Ya lihat mungkin angkanya besar untuk pendidikan, tapi realitasnya saya belum tahu. Saya kira memang sebaiknya kita lihat apakah anggaran di pemda mencukupi atau tidak,” ujarnya.

Tidak kalah penting, pada praktiknya di Banten masih terjadi dikotomi antara pendidikan negeri dan swasta. “Karena itu, tidak heran pada waktu Gubernur Wahidin Halim mencetuskan ide penggratiskan pendidikan, banyak dikritik swasta, banyak tersedot akan terkalahkan. Padahal, jumlah swasta ini jauh lebih banyak daripada pendidikan negeri,” ucapnya.

Kedua, bidang kesehatan yang dilihat dari AKI dan AKB. Pada 2017, AKI saat melahirkan mencapai 227. Sedangkan AKB mencapai jumlah 100 lebih. “Untuk kesehatan memang banyak indikator, tapi sebagian mengenai AKI,” tuturnya.

Menurut dia, AKI saat melahirkan itu seringkali terjadi karena terlambat mendapat penanganan. Alat transportasi berupa ambulans belum memadai di tiap desa. “Kemudian kematian bayi memang lebih banyak, karena kontrol kesehatan. Sebagian besar kematian bayi ini karena diare misalnya. Termasuk juga angka stunting, manusia cebol masih juga terhitung. Jadi kayaknya kita belum maksimal menggunakan alat provinsinya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Ketiga masalah investasi, Banten memiliki peluang investasi yang cukup besar. Akan tetapi, para investor masih kesulitan berinvestasi karena terhambat sumber daya manusia (SDM) pengelola investasi yang minim.

Para investor terutama pada bidang pariwisata masih kurang nyaman berinvestasi. Sebab, budaya masyarakat yang belum mendukung. “Itu para investor memang khawatir kalau menanamkan modal di wisata, itu hambatan bukan pada ekonomi, tapi pada budaya masyarakat, seringkali kalau ada pengembangan investasi wisata muncul preman, yang malak dan seterusnya. Sehingga investor kurang betah,” ujarnya.

Atas kondisi ini, kata dia, maka yang perlu diperbaiki bukan saja sisi ekonomi, melainkan juga sisi budaya masyarakat. “Kalau mau diperbaiki bukan hanya sektor ekonominya tapi juga sektor budaya masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Banten Desmond J Mahesa mengatakan, sejumlah catatan yang terungkap dalam sarasehan tersebut akan menjadi catatan bagi DPRD dari Partai Gerindra yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

“Minta masukan kepada masyarakat dan pakar di daerah tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka. Tentunya catatan-catan ini harus disikapi. Sekian banyak catatan persoalan, inilah catatan dari hal-hal yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here