Bebas Daerah Tertinggal, Bantuan Keuangan Lebak-Pandeglang tidak Berubah

SERANG, (KB).- Pemprov Banten memastikan tak akan mengubah kebijakan pemberian bantuan keuangan (bankeu) ke Kabupaten Lebak dan Pandeglang, meskipun keduanya sudah bebas dari predikat daerah tertinggal. Sebab, pemprov memandang masih ada dispasitas pembangunan antara Banten wilayah utara dan selatan yang perlu segera diselesaikan.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Lebak maupun Pandeglang selama menyandang predikat daerah tertinggal sudah beberapa kali mendapat porsi bankeu yang lebih besar dibanding sejumlah kabupaten/kota lain.

Pada tahun anggaran 2017 misalnya, dari total bankeu Rp 574 miliar yang dikucurkan pemprov, Kabupaten Lebak mendapat Rp 110 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp 90 miliar. Sementara Kabupaten Tangerang Rp 100 miliar, Kota Tangerang Rp 32,5 miliar, Kota Tangsel Rp 40 miliar, Kabupaten Serang Rp 100 miliar, Kota Serang Rp 32 miliar dan Kota Cilegon Rp 70 miliar.

Pada 2018 bankeu mengalami penurunan menjadi Rp 456,3 miliar. Saat itu Kabupaten Lebak mendapat Rp 78,3 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp 65 miliar. Kemudian, Kabupaten Tangerang Rp 70 miliar, Kabupaten Serang Rp 90 miliar, Tangerang Selatan Rp 65 miliar Kota Serang. Selanjutnya, Kota Tangerang, Kota Cilegon mendapat porsi yang sama senilai Rp 30 miliar.

Kemudian di Tahun 2019, dari total bankeu yang dikucurkan pemprov senilai Rp 365 miliar, Kabupaten Lebak Rp 55 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp 50 miliar. Sisanya yaitu Kabupaten Serang Rp 60 miliar dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon mendapat Rp 40 miliar.

“Secara umum prinsipnya kita akan mendorong bantuan di kabupaten/kota itu untuk inline programnya dengan apa yang diskemakan pemprov. Sehingga target kinerja provinsi itu benar-benar maksimal,” kata Sekda Banten Al Muktabar di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (2/8/2019).

Menurutnya, alokasi bankeu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. “Ya tentu kita akan coba untuk disesuaikan dengan prioritas tugas kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Ada banyak proses penghitungan dalam rangka itu,” ujarnya.

Ia ingin agar bankeu yang diberikan dapat dimanfaatkan kabupaten/kota untuk menyejahterakan masyarakat. “Termasuk kita juga memberi arahan pada kabupaten/kota dalam rangka biaya yang diberikan oleh provinsi ke kabupaten/kota. Bagaimana itu semaksimal mungkin diperuntukkan bagi masyarakat,” ucapnya.

Terkait Lebak dan Pandeglang sendiri, meskipun keduanya sudah bebas dari daerah tertinggal, akan tetapi disparitas pembangunan utara dan selatan masih tampak. Dengan demikian, kemungkinan besar pemprov akan memberikan penetrasi yang lebih kepada keduanya.

“Sehingga informasi tentang utara-selatan itu menjadi hal yang semakin hari semakin ke depan. Itu akan semakin menjadi hal yang tidak terdikotomikan. Itu bagian dari agenda program besar dalam arti luas,” tuturnya.

Kepala Bappeda Banten Muhtarom menuturkan, kebijakan bankeu pemprov memungkinkan berubah dari tahun ke tahun. Menurutnya, kabupaten/kota tidak perlu terpaku kepada bankeu. Sebab, meski bankeu kecil pemprov tetap melaksanakan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

“Semuanya kan itu namanya ada kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, kita pengen bantuin itu. Karena kita tidak bisa melaksanakan,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here