Bebani APBD, Pemkot Cilegon Tolak PPPK

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menolak perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, gaji PPPK membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, penambahan beban operasional PPPK pada Pemkot Cilegon akan berat. Mengingat besarnya APBD Kota Cilegon di kisaran Rp 1 triliun masih cukup terbatas.

“Kekuatan anggaran kami seperti apa, kalau dilimpahkan ke daerah rasanya berat. Pemrov Banten yang APBD-nya besar menolak juga,” katanya seusai menghadiri rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rabu (6/2/2019).

Menurut dia, paling berat adalah nilai gaji PPPK nanti tidak jauh berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN). Perbedaannya, PPPK tidak memiliki jatah pensiun. “Gajinya kan sama seperti seorang ASN, bedanya tidak dapat pensiun. Walaupun tanpa pensiun, tapi itu cukup berat,” ujarnya.

Terlebih, ucap dia, pengaturan kuota penerimaan PPPK diatur oleh pemerintah pusat, sehingga membuat Pemkot Cilegon sulit untuk mengatur perencanaan belanja pegawai.

“Ini kan kuota yang mengatur pemerintah pusat, kalau mau pengaturannya diserahkan ke pemerintah daerah dong. Selain itu, seharusnya belanja pegawainya dibebankan kepada pemerintah pusat. Minimal DAU (dana alokasi umum) ditambah walaupun berapa,” ucapnya.

Saat ini, tutur dia, alokasi DAU untuk Pemkot Cilegon kurang lebih Rp 700 miliar. Dana tersebut telah dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. “Itu sudah kami alokasikan untuk kebutuhan pegawai, struktural, dan segala macam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin menuturkan, sikap Pemkot Cilegon terhadap PPPK sama dengan pemerintahan kabupaten dan kota lain di Indonesia. Ia mengatakan, Pemkot Cilegon lebih condong pada melihat perkembangan terakhir.

“Wait and see lah, lihat perkembangan dulu. Sebab, sistem gajinya memberatkan APBD. Ini yang membuat semua pemerintah daerah menolak, tidak hanya Pemkot Cilegon,” ujarnya.

Menurut dia, sistem kerja PPPK hanya satu tahun sekali. Ia menegaskan, jika tenaga yang terekrut tidak akan permanen. Jika PPPK diberlakukan, maka pekerjaannya setahun sekali. Nanti berlaku penilaian kinerja, kedisiplinan, etika kerja, dan lain-lain. Jika dari beberapa kriteria tidak terpenuhi, bisa saja diputus. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here