Bazari: Baznas Diharapkan Jadi Solusi Persoalan Umat

SERANG, (KB).- Baznas Provinsi Banten diharapkan menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya umat dan menjadi salah satu solusi persoalan masyarakat.  Demikian ditegaskan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten H A Bazari Syam pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Baznas Banten ke-16 di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Kamis (8/8/2019).

Bazari juga berharap Rakerda Baznas Banten menjadi ajang untuk menebar kebaikan “Saya berharap betul rapat ini tidak hanya sekadar bagaimana mengkoordinasikan dan mensinergikan beberapa program kegiatan yang dikelola Baznas Provinsi Banten dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Akan tetapi, momen ini dijadikan sebagai pertemuan bagaimana kita semua terus menerus melakukan kebaikan,” katanya.

Rakerda Baznas Banten ini dihadiri Ketua Baznas RI Bambang Sudibyo. Jumlah pesertanya mencapai 170 orang. Mereka terdiri atas perwakilan dari UPZ instansi, kantor, lembaga, perusahaan, perguruan tinggi dan SLTA/sederajat.

Rakerda sebagai forum

Dalam rakerda yang bertema “Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat” ini, Ketua Baznas Provinsi Banten Suparman Usman menjelaskan Rakerda Baznas Banten berfungsi sebagai forum, konsultasi, dan informasi antara Baznas Banten dengan UPZ-UPZ di instansi, kantor, lembaga, perusahaan, perguruan tinggi dan SLTA/sederajat.

Rakerda ini juga merupakan upaya untuk menyatukan persepsi dan membangun sinergi dalam pengelolaan zakat.

Menurut Suparman UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. “UPZ memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) di lingkup kantor, instansi atau lembaga,” ujarnya.

Dalam kondisi diperlukan, menurut Suparman, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dan DSKL berdasarkan kewenangan dari Baznas Provinsi Banten.

Zakat harus dipaksakan

Sementara itu, Ketua Baznas RI Bambang Sudibyo mengatakan pemerintah memiliki tugas untuk mengambil zakat dari para muzaki atau wajib zakat. Dalam Alquran Surat At Taubah ayat 103 yang diperintahkan untuk memungut zakat adalah negara.

“Jadi, zakat itu wajib, dan oleh karena itu, harus dipaksakan,” tegasnya.

Bambang kemudian menjelaskan, “Kita sudah melaksanakan perintah dalam surat At-Taubah tersebut melalui pembentukan Baznas. Siapa pemegang otoritas yang berhak atau berwewenang memungut zakat? Baznas, tidak ada yang lain!”

Menurut Bambang dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tugas membantu Baznas dalam mengumpulkan zakat. Akan tetapi, untuk otoritas zakat itu adalah Baznas.

“Jadi, yang mempunyai kewenangan khusus untuk memungut zakat adalah Baznas. Yang namanya zakat di dalam UU itu adalah termasuk di dalamnya ZIS dan DSKL. Itu semua adalah kewenangan Baznas,” tegasnya.

Pada bagian lain, ia memaparkan, jika ada pihak lain yang ingin mendirikan UPZ, UPZ itu harus sesuai dengan perundang-undangan.

“Jadi, UPZ itu adalah bagian dari Baznas. Segala kegiatan UPZ menjadi tanggung jawab dan kewenangan Baznas. Semua catatan, laporan, kekayaan, dan kewajiban UPZ merupakan bagian dari Baznas.,” katanya.

Menurut Bambang, UPZ merupakan objek audit dari kantor akuntan publik. Oleh karena itu,jika Baznas  diaudit akuntan publik termasuk juga UPZ-nya.

“Kalau kemudian diaudit oleh satuan audit internal Baznas  juga termasuk UPZ. Demikian juga audit syariah Kementerian Agama RI itu termasuk juga UPZ karena memang UPZ itu bagian dari Baznas,” pungkas Bambang. (Mas)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here