Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Pileg

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang sedang memproses sejumlah dugaan pelanggaran pemilu legislatif (Pileg). Proses tersebut, di antaranya masuk tahap klarifikasi dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, sampai saat ini total dugaan pelanggaran yang ditangani pihaknya pada 2019 ada empat. Dugaan pelanggaran tersebut, di antaranya diduga dilakukan ASN, penyelanggara pemilu (PPK), BPD, dan satu orang honorer BNP2TKI (BP3TKI).

“ASN baru satu yang masih diduga, sisanya satu PPK, anggota BPD, dan satu orang honorer BNP2TKI (BP3TKI). Untuk PPK di Lebakwangi ketika kami proses dia sudah mengundurkan diri, dia masalah upload video yang kontennya kampanye, kontek Pileg. Kemudian, honorer dari BNP2TKI (BP3TKI) juga meng-upload foto dukungan ke salah satu peserta pemilu, caleg juga,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan media meeting di kantornya, Selasa (26/2/2019).

Sementara, pelanggaran yang diduga dilakukan ASN, ucap dia, yakni diduga dilakukan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Serang Tubagus Syihabudin. Pelanggaran tersebut, diduga berupa perbuatan yang menguntungkan peserta pemilu legislatif, saat melakukan kegiataan sosialisasi untuk guru dan kepala sekolah MTS yang mendapatkan sertifikasi di MTs Al-Itihad, Kecamatan Tanara, Selasa (12/2/2019).

Untuk memastikan perbuatan tersebut, pihaknya sedang melakukan klarifikasi dengan memanggil langsung kepala Kemenag dan saksi-saksi. “Kepala Kemenagnya sudah kami panggil waktu Jumat, alhamdulillah datang, sedangkan saksi ada lima orang yang kami panggil,” ucapnya.

Namun, terkait klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Kemenag saat dipanggil Bawaslu, dia menuturkan, belum dapat menginformasikan kepada publik. Menurut dia, informasi yang disampaikan oleh Kepala Kemenag tersebut yang jelas perlu ada kajian dari Bawaslu Kabupaten Serang dan perlu diplenokan.

“Dugaan kami sih itu melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta pemilu, acaranya kegiatan sosialisasi untuk guru dan kepala sekolah MTs yang mendapatkan serifikasi di Kecamatan Tanara di MTs Al-Itihad, 12 Februari,” tuturnya.

Ia menuturkan, pelanggaran tersebut ditemukan langsung oleh Panwascam setempat dan kemudian langsung disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Serang. Adapun ajakannya, adalah mengarah ke salah satu caleg. “Mengarahnya ke Pileg,” katanya.

Jika terbukti bersalah, ujar dia, sebagaimana tertuang dalam pasal 282 tidak mengarah ke pidana. “Tapi, yang jelas sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 itu penanganan kami ada waktu tujuh plus tujuh, jadi tujuh hari mengumpulkan keterangan dan sekiranya masih ada yang perlu digali kami tambah tujuh hari,” katanya.

Sementara, Kepala Kemenag Kabupaten Serang Tuabagus Syihabudin membantah dugaan adanya ajakan yang menguntungkan peserta pemilu saat kegiataan sosialisasi untuk guru dan kepala sekolah MTs yang mendapatkan sertifikasi tersebut. “Enggak lah, gak ada (ajakan), itu mah (pemanggilan oleh Bawaslu) klarifikasi saja,” ucapnya melalui sambungan telepon. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here